PANTURA NETWORK -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara mulai menyusun arah pembangunan tahun 2027 melalui Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Total anggaran yang diusulkan mencapai Rp 2,505 triliun, dengan fokus pemantapan infrastruktur.
Bupati Jepara, Witiarso Utomo menegaskan, tema pembangunan 2027 diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, yakni 'Pemantapan Infrastruktur dalam Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Daerah.'
"Tema pembangunan tahun 2027 difokuskan pada pemantapan infrastruktur sebagai fondasi untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah," papar Witiarso, Kamis (16/7/2026).
Baca Juga: APBD Jateng 2025 Disahkan, Luthfi Dorong Investasi, BUMD, dan BLUD Perkuat Ekonomi
Pada penyusunan KUA-PPAS 2027, Pemkab Jepara menetapkan lima isu strategis sebagai prioritas pembangunan. Pertama, penguatan perekonomian daerah yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter. Ketiga, penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas serta ramah lingkungan.
Selanjutnya, tata kelola pemerintahan yang akuntabel berbasis digital, serta penguatan ketahanan sosial masyarakat yang berkeadilan, sejahtera, dan berbudaya.
Baca Juga: TMMD Jepara 2026 Fokus Perkuat Akses Pertanian, Jalan 953 Meter Dibangun di Kedungleper
Menurut Witiarso, kelima isu tersebut merupakan hasil identifikasi berbagai persoalan lintas sektor yang menjadi perhatian pemerintah daerah dalam merancang arah pembangunan Jepara ke depan.
Dari sisi fiskal, Pemkab Jepara mengusulkan total penerimaan daerah-yang terdiri atas pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan-sebesar Rp 2.505.161.037.608. Angka tersebut dinilai seimbang dengan total pengeluaran daerah.
Rancangan KUA-PPAS ini diharapkan mampu menjadi dasar pengalokasian anggaran yang efektif untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan publik, serta penguatan ekonomi daerah.
Baca Juga: Infrastruktur Desa Dominasi RKPD 2027, Jateng Tampung 37 Ribu Aspirasi
Sementara itu, Ketua DPRD Jepara, Agus Sutisna menegaskan bahwa lembaganya akan mengawal proses pembahasan anggaran agar benar-benar berpihak pada masyarakat.
"Jadi dasarnya harus berangkat dari kepentingan rakyat. Harus ada manfaat nyata untuk warga Jepara," pungkas Agus Sutisna.
Artikel Terkait
APBD 2026 Disahkan, Pemprov Jateng Langsung Tancap Gas Penyerapan Anggaran
Antusiasme Warga Jepara Bayar Pajak Tetap Tinggi, Bupati Tegaskan Opsen Pajak untuk Pembangunan Infrastruktur
Setahun Kepemimpinan Mas Wiwit, Infrastruktur Jalan Jepara Kian Mantap dan Terkoneksi
Ahmad Luthfi Evaluasi APBD Triwulan I, Program Rakyat Jadi Prioritas
Dipuji Menkeu, Pengelolaan APBD Jateng Dinilai Mampu Jaga Pertumbuhan Ekonomi