Cegah Potensi Kerawanan Pilpet, Bawaslu Jepara Gandeng Kejaksaan

PANTURA NETWORK -- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Jepara mulai menjajaki penguatan kolaborasi lintas lembaga sebagai langkah pencegahan potensi kerawanan demokrasi, khususnya menjelang pelaksanaan pemilihan kepala desa/petinggi (Pilpet).

Upaya itu ditandai dengan audiensi antara Bawaslu Jepara dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jepara di kantor Kejari setempat. Pertemuan dipimpin Ketua Bawaslu Jepara, Sujiantoko, dan diterima Kepala Kejari Jepara, Agung Kusimantara.

Pada kesempatan itu, Sujiantoko menegaskan pentingnya pendekatan preventif melalui sinergi antarlembaga, meskipun pilkades tidak berada dalam kewenangan pengawasan Bawaslu.

Baca Juga: Netralitas ASN Dipertanyakan: Bawaslu Rembang Usut Dugaan Pelanggaran Kampanye

Menurutnya, komunikasi yang terbangun selama ini tidak boleh berhenti hanya karena tidak ada tahapan pemilu atau pemilihan berlangsung. Justru, koordinasi yang berkelanjutan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas daerah.

"Silaturahmi, sinergi, dan komunikasi perlu terus dijaga. Ini penting untuk menjaga kondusivitas dan mendukung demokrasi yang berkualitas," papar Sujiantoko, Rabu (15/7/2026).

Ia menambahkan, potensi gangguan dalam dinamika politik lokal tetap perlu diantisipasi sejak dini, termasuk dalam kontestasi di tingkat desa. Karena itu, kolaborasi dengan aparat penegak hukum dinilai strategis untuk meminimalkan konflik sosial.

Baca Juga: Peringatan Keras! Kejari Kota Semarang Musnahkan Barang Bukti Kejahatan Termasuk Ribu Botol Miras dan 30 Ribu Pil Terlarang

Menanggapi hal tersebut, Agung Kusimantara menyatakan kesiapan Kejari Jepara untuk terlibat aktif dalam menjaga stabilitas daerah. Ia menilai kondisi Jepara selama ini relatif aman, namun tetap memerlukan kewaspadaan terhadap potensi provokasi.

"Kalau ada pihak yang mencoba membuat suasana tidak kondusif, tidak perlu ditanggapi berlebihan. Yang penting kita jaga apa yang sudah baik," balas Agung.

Dirinya juga menekankan, hubungan antara Kejari dan Bawaslu selama ini berjalan tanpa hambatan struktural. Sinergi yang telah terbentuk, menurutnya, menjadi fondasi penting dalam menjaga ketertiban dan stabilitas demokrasi di daerah.