Rapat Paripurna DPRD Jepara Sahkan APBD 2026, Ini Detail Struktur dan Catatan Fraksi

PANTURA NETWORK -- Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2026 digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jepara, Kamis (27/11/2025). Sidang ini menjadi momentum penetapan arah kebijakan anggaran daerah yang disusun melalui serangkaian pembahasan intensif antara eksekutif dan legislatif.

Pada kesempatan itu, Bupati Jepara, Witiarso Utomo menyampaikan struktur APBD 2026 yang menetapkan total penerimaan daerah sebesar Rp2,54 triliun. Anggaran tersebut tersusun dari yang pertama, Pendapatan Daerah sebesar Rp2,36 Triliun.

Pendapatan daerah 2026 mengalami koreksi dari rancangan awal akibat penurunan transfer ke daerah. Pemkab dan DPRD mencatat adanya pengurangan pendapatan sebesar Rp177 miliar, sehingga postur pendapatan kini berada pada angka Rp2,361 triliun.

Baca Juga: APBD Jepara 2026 Disetujui, DPRD dan Pemkab Sepakat Tetapkan Anggaran Rp2,54 Triliun untuk Arah Pembangunan Daerah

Kemudian, Penerimaan Pembiayaan sebanyak Rp180,98 Miliar. Penerimaan pembiayaan ini memperkuat struktur pendapatan untuk menutup selisih dan memastikan program prioritas tetap berjalan.

Lalu Rp2,52 Triliun dari Total Belanja Daerah. Postur belanja juga mengalami penyesuaian hingga Rp215 miliar, disusun untuk menjaga keseimbangan fiskal sekaligus menjaga fokus pada pelayanan dasar dan pembangunan strategis.

Lebih lanjut, Pengeluaran Pembiayaan dengan besaran Rp21,5 Miliar. Pengeluaran pembiayaan dialokasikan untuk memenuhi kewajiban daerah dan menjaga stabilitas fiskal 2026.

Baca Juga: Jawa Tengah Diingatkan Waspadai Ancaman Non-Militer, Termasuk Bencana Alam

Bupati menegaskan bahwa meski terdapat koreksi, program prioritas tetap dijaga agar selaras dengan visi pembangunan daerah.

Sidang paripurna tidak hanya memutuskan persetujuan APBD, tetapi juga menjadi forum penyampaian catatan strategis dari berbagai fraksi DPRD Jepara. Catatan tersebut dipandang sebagai masukan penting untuk penyempurnaan pelaksanaan anggaran.

Pertama, Fraksi Gerindra menyoroti dua sektor yang dianggap perlu penguatan segera, seperti optimalisasi pelayanan puskesmas, baik dari sisi fasilitas maupun kualitas layanan kesehatan masyarakat. Kemudian, evaluasi dan peningkatan kinerja PDAM Jepara, khususnya terkait distribusi air bersih yang masih dikeluhkan beberapa wilayah.

Baca Juga: Warga Tegalrejo Magelang Dapat Sosialisasi MBG, Pastikan Anak Dapat Gizi Sehat dan Seimbang

Kedua, Fraksi NasDem fokus pada aspek pendapatan daerah. Mereka menekankan perlunya meningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui strategi intensifikasi dan ekstensifikasi yang lebih efektif. Selanjutnya optimalisasi aset daerah agar memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan.

Ketiga, Fraksi Golkar menyoroti kebutuhan pembenahan infrastruktur strategis, mulai dari pelebaran jalan strategis di sejumlah titik yang dinilai krusial bagi kelancaran mobilitas ekonomi masyarakat. Terakhir, penataan jaringan jalan agar lebih adaptif terhadap kebutuhan pertumbuhan wilayah.

Ketua DPRD Jepara, Agus Sutisna, menjelaskan adanya koreksi signifikan pada RAPBD 2026 akibat turunnya alokasi transfer ke daerah.