Wakil Bendahara Partai Prima Jepara Auliya Rohman Wanti-Wanti PBJ Jepara “Pinjam Bendera” di Proyek Infrastruktur, Jangan Sampai Jadi Korban Pajak

"Dan dimata Direktorat Jenderal Pajak (DJP), semua itu terlihat atas nama pemilik, padahal pemilik tidak dapat untungnya." ujarnya.

Baca Juga: Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Jepara Andi Andong Tegaskan Harus Ada Langkah Strategis dan Terpadu Dalam Pengelolaan Sampah di Jepara

Wakil Bendahara Partai Prima Jepara menghimbau dan waspadai hal-hal seperti, Bukti potong dan omzet bisa tersesat, Kalau pembayaran dipotong pajak (misalnya PPh 23), bukti potongnya atas nama pemilik bukan peminjam.

Baca Juga: Bupati Jepara Witiarso Utomo Apresiasi Antusiasme 395 Atlet Ramaikan Kejurkab “All Jepara Merah Putih Karate Championship” FORKI Jepara

Dan Hasilnya, DJP bisa mengira pemilik yang dapat penghasilannya. Omzet pemilik pun bisa kelihatan lebih besar dari aslinya.

Baca Juga: Bupati Jepara Witiarso Utomo Kemeriahan HUT ke-80 Jawa Tengah di Jepara GRATIS, Ribuan Mangkok Soto, Parade Seni, hingga NDX AKA

Selain itu, Data pemilik sudah Masuk DJP transaksi yang dilaporkan oleh pemotong pajak otomatis masuk ke sistem DJP.