KPK Luncurkan Indikator MCP, Tekankan Dampak pada Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

PANTURA NETWORK -- Sekretaris Daerah Jepara, Edy Sujatmiko, mewakili Bupati H. Witiarso Utomo, menghadiri rapat daring Peluncuran Indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2025 di Ruang Rapat Sosrokartono.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, dalam sambutannya, menegaskan bahwa pencegahan korupsi paling efektif adalah melalui penindakan, yang memerlukan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, bukan hanya aparat penegak hukum.

Ia berharap MCP dapat berfungsi lebih dari sekadar pusat monitoring dan pencegahan, tetapi juga sebagai alat kontrol, pengawasan, dan pencegahan korupsi.

Baca Juga: KPU Jepara Kembalikan Dana Hibah Rp 10 Miliar, Komitmen Transparansi Anggaran Pilkada

Setyo Budiyanto juga menekankan pentingnya capaian skor MCP sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja di tahun mendatang, karena skor ini berpengaruh signifikan terhadap investasi, ekonomi, perdagangan, dan kesejahteraan masyarakat.

"Kita buat MCP ini semudah dan seefisien mungkin, dan tidak memberatkan pemerintah daerah," ujar Setyo, Rabu (5/3/25).

Direktur Korsup Wilayah IV KPK, Edy Suryanto, menambahkan bahwa MCP membuat penyebab permasalahan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di tingkat daerah semakin jelas.

Baca Juga: Jepara Dapat Suntikan Anggaran Rp 30 Miliar untuk Perbaikan Jalan, Target Selesai Sebelum Lebaran

Tantangan yang sering dihadapi mencakup penyusunan APBD, hibah instansi vertikal, dan proses pengadaan barang dan jasa, antara lain. 

Edy menyerukan komitmen kuat dan sinergi antara eksekutif dan legislatif serta perbaikan tata kelola pemerintahan untuk mengoptimalkan MCP sebagai pedoman pencegahan korupsi.

Tahun 2025 ini, MCP memiliki 8 area, 16 sasaran, 3 aspek, dan 111 indikator sebagai kriteria penilaian.

Baca Juga: Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Gelar Dialog Strategis di Jepara

Peluncuran ini menegaskan komitmen KPK dan pemda dalam memerangi korupsi, dengan harapan menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel, yang secara langsung berdampak positif pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.