PANTURA NETWORK -- Program pemutihan pajak kendaraan bermotor bertajuk 'Tak Diskon Maka Tak Sayang' berakhir (30/6/25), kini Pemprov Jateng gencar penertiban pajak dan pemeriksaan kelengkapan kendaraan.
Pemprov Jateng melalui Bapenda dan UPPD berkerja sama kepolisian lakukan penertiban dan pemeriksaan kelengkapan kendaraan di seluruh wilayah Jateng.
Salah satu penertiban berlangsung di Benteng Fort Willem II, Kabupaten Semarang, pada Kamis (10/7/25).
Baca Juga: Berkat Program Internet Gratis, Warga dan UMKM Terbantu : Terimakasih Pak Ahmad Luthfi
Kasatlantas Polres Semarang, AKP Lingga Ramadhani, menjelaskan bahwa fokus kegiatan tidak hanya sekadar penindakan pajak, tetapi juga mencakup kelengkapan berkendara.
"Semua ini demi keselamatan dan ketertiban di jalan raya," papar Lingga. Penertiban yang dilakukan bersinergi dengan Bapenda dimaksudkan untuk mendidik masyarakat agar lebih disiplin dalam membayar pajak.
Pihaknya menegaskan, penertiban ini bukan hanya tindakan represif, tetapi juga bagian dari upaya edukasi. "Kami ingin masyarakat tetap tertib dan tidak menunggak setelah program pemutihan berakhir," tegasnya.
Baca Juga: Internet Gratis di Jateng Kian Diperluas, Pemprov Harap Perekonomian Masyarakat Meningkat
Sementara itu, Kepala UPPD Kabupaten Semarang, Chairunnisa, menambahkan bahwa program pemutihan yang berlangsung dari 8 April hingga 30 Juni 2025, berhasil menarik perhatian jutaan wajib pajak di Jateng.
Selama program, pelayanan kepada wajib pajak mencapai hingga 3.000 orang per hari, menunjukkan tingginya animo masyarakat.
"Masyarakat sangat memanfaatkan program pemutihan, terutama mereka yang lupa atau belum sempat membayar. Namun, komitmen terhadap kepatuhan tidak boleh berhenti setelah program selesai," jelas Chairunnisa.
Dengan berakhirnya program pemutihan, Bapenda bersama tim Samsat melanjutkan langkah penertiban dan edukasi langsung di lapangan.
Mereka aktif mengunjungi kecamatan, sekolah, dan perusahaan untuk memberikan sosialisasi mengenai pentingnya membayar pajak kendaraan dan tertib berlalu lintas.
"Edukasi adalah kunci untuk memastikan kepatuhan masyarakat secara berkelanjutan," kata Chairunnisa.