SEMARANG - Jawa Tengah mencatat sejarah sebagai provinsi pertama di Indonesia yang menerapkan pendidikan koperasi secara sistematis dan berkelanjutan di sekolah. Program Insersi Pendidikan Perkoperasian yang diluncurkan pada Jumat (5/6/2026) itu, akan menjangkau sekitar 6,38 juta siswa dari jenjang SD/MI hingga SMA/SMK/MA dan SLB di seluruh Jawa Tengah.
Peluncuran program di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, dihadiri Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri Agama Nasaruddin Umar, serta perwakilan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah, Toni Toharudin.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengatakan, program tersebut menjadi langkah strategis untuk mengenalkan kembali nilai dan praktik koperasi kepada generasi muda sejak usia sekolah. Menurutnya, koperasi merupakan amanat konstitusi sekaligus pilar penting perekonomian nasional yang perlu dipahami sejak dini.
“Koperasi merupakan amanah Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33. Program ini juga selaras dengan kebijakan pemerintah terkait Koperasi Merah Putih,” kata Ahmad Luthfi, yang memimpin Jateng duet Wagub Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin).
Ia menegaskan, pendidikan koperasi tidak akan menambah beban belajar siswa karena materi perkoperasian diintegrasikan ke dalam mata pelajaran yang sudah ada.
“Program ini tidak mengubah dan tidak menambah mata pelajaran di sekolah. Materi koperasi disisipkan atau diinsersikan ke dalam mata pelajaran yang sudah ada,” ujarnya.
Menurut Luthfi, Jawa Tengah juga telah menyiapkan modul pembelajaran serta memberikan pembekalan kepada kepala sekolah, pengawas, dan guru untuk mendukung implementasi program tersebut.
“Jawa Tengah menjadi provinsi pertama yang menginisiasi materi dan modul koperasi untuk pembelajaran anak-anak di sekolah. Modulnya sudah ada, para kepala sekolah, pengawas, dan guru juga sudah diberi pembekalan. Tinggal pelaksanaannya,” katanya.
Dalam implementasinya, materi perkoperasian disesuaikan dengan jenjang pendidikan. Pada tingkat SD/MI, siswa diperkenalkan pada nilai dasar koperasi dan semangat gotong royong. Di jenjang SMP/MTs, pembelajaran mencakup organisasi, pengelolaan, dan manfaat koperasi.
Sementara pada tingkat SMA/SMK/MA, siswa mulai dikenalkan pada praktik koperasi dan kewirausahaan. Adapun penerapan di SLB akan disesuaikan dengan karakteristik peserta didik.
Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dinilai telah membuka babak baru dalam pendidikan perkoperasian nasional.
“Saya mengucapkan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, khususnya Bapak Gubernur Jawa Tengah, yang hari ini telah melahirkan sejarah,” ujarnya.
Ferry menilai, pendidikan koperasi penting untuk menghidupkan kembali pemahaman generasi muda mengenai ekonomi Pancasila dan nilai-nilai kebersamaan yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia.
“Jawa Tengah adalah provinsi pertama yang membuat insersi kurikulum tentang perkoperasian. Kami berharap provinsi-provinsi lain bisa melakukan hal yang sama,” katanya.
