Ironisnya, di tengah keterbatasan di dalam negeri, sebagian bantuan justru datang dari luar.
“Indonesia juga banyak orang kaya, tapi kami sering justru mendapat pertolongan dari luar negeri,” katanya.
Dalam forum tersebut, Wakil Gubernur Jawa Tengah bersama sang istri serta didampingi dinas terkait tampak menyimak langsung berbagai keluhan yang disampaikan.
Pemerintah provinsi menyatakan akan menindaklanjuti persoalan layanan kesehatan, termasuk berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan dan kementerian terkait.
“Ini akan kami sampaikan ke BPJS. Tapi BPJS juga tidak bisa memutuskan sendiri, harus koordinasi dengan kementerian terkait,” ujar Wakil Gubernur.
Ia juga menegaskan pentingnya kehadiran pemerintah dalam menjangkau kelompok difabel yang belum terakomodasi.
“Bukan soal desilnya, tapi bagaimana pemerintah hadir untuk kawan-kawan disabilitas,” katanya.
Bagi para orangtua, yang mereka perjuangkan bukan sekadar kebijakan. Mereka ingin anak-anak mereka diakui—hadir, dilihat, dan mendapat hak yang sama untuk hidup layak.*
