Gubernur Jawa Tengah Dorong Percepatan Pengentasan Kemiskinan Melalui Konvergensi Program

PANTURA NETWORK -- Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menekankan pentingnya percepatan pengentasan kemiskinan melalui konvergensi program.

Hal itu ia katakan saat acara Konvergensi Penanganan Kemiskinan Lintas Sektor di Pendopo Kabupaten Pati, dan dihadiri oleh berbagai stakeholder terkait, Senin (4/8/2025).

Dalam sambutannya, Luthfi menjelaskan bahwa konvergensi program merupakan pendekatan untuk menggabungkan berbagai intervensi yang terukur, tepat sasaran, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Baca Juga: Cek Kesehatan Gratis di Jateng Capai Sepertiga dari Total Nasional

Hal ini menjadi krusial mengingat data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin pada Maret 2025 adalah 9,48 persen, mengalami penurunan 0,10 persen dibandingkan September 2024.

"Kita harus bergerak bersama untuk memastikan tidak ada lagi masyarakat miskin ekstrem di Jawa Tengah. Prinsipnya, semua program harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat kita," tegas Luthfi.

Ia menambahkan, semua dinas di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota harus berkolaborasi, tidak berjalan sendiri-sendiri.

Baca Juga: Wakil Gubernur Jateng Tinjau Penanganan Darurat Tanggul Sungai Bodri

Pemprov Jateng telah meluncurkan berbagai program untuk mengintervensi kemiskinan dan kemiskinan ekstrem secara konvergen, mulai dari bantuan pangan, bantuan sosial, perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH).

Kemudian ada peningkatan pendapatan, pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan sosial. Gubernur optimis, dengan penerapan model ini di seluruh daerah, target penghapusan kemiskinan ekstrem dapat tercapai.

Bupati Pati, Sudewo, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai upaya pengentasan kemiskinan dengan melibatkan stakeholder terkait.

Baca Juga: Jawa Tengah Jadi Magnet Investasi, Per Semester I 2025 Realisasi Capai Rp 45,58 Triliun

Salah satu inisiatif adalah membangun kerja sama dengan TNI dan Polri melalui Babinsa dan Bhabinkamtibmas, yang dimulai pada April lalu.

Fokus awalnya adalah sektor pertanian untuk mencapai swasembada pangan, dengan target produktivitas padi minimal 10 ton per hektare.

"Pati surplus 200 ribu ton beras setiap tahun. Dengan peningkatan produktivitas dan dukungan lintas sektor, kami berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan petani," ujar Sudewo.