Gubernur Jateng Usulkan Infrastruktur Senilai Rp 73 Triliun ke Pemerintah Pusat

PANTURA NETWORK -- Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, secara resmi mengusulkan kegiatan prioritas pembangunan infrastruktur senilai total Rp 73.111.486.749.850 kepada pemerintah pusat melalui DPR RI.

Penyerahan dokumen usulan tersebut dilakukan secara simbolis kepada Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, dalam forum Kunjungan Kerja pada masa reses persidangan IV tahun 2024-2025, yang berlangsung di gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Jumat (25/7/25).

Dokumen yang diserahkan mencakup daftar usulan infrastruktur yang meliputi pembangunan jalan, jembatan gantung, bendungan, irigasi, serta penanganan rob di Sayung, Demak, melalui pembangunan Giant Sea Wall sepanjang 20,2 km, kolam retensi, dan sistem pompa.

Baca Juga: Stabilkan Pasokan dan Harga Pangan di Jateng, Pemprov Luncurkan Gerakan Pangan Murah

Penyerahan ini menandakan keseriusan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mendapatkan dukungan pusat untuk berbagai program prioritas pembangunan, terutama dalam menangani masalah rob di Demak.

Terdapat 80 kegiatan prioritas yang diusulkan, tersebar di empat sektor utama. Di antaranya, dua kegiatan di sektor sanitasi dan limbah, enam di penyediaan air minum, kemudian 44 di jalan dan jembatan, serta 28 di sumber daya air. 

Empat kegiatan utama yang menjadi sorotan dalam usulan tersebut mencakup penanganan banjir dan rob di Pantai Sayung, Demak, dengan anggaran mencapai Rp1,7 triliun untuk pembangunan pemecah gelombang (breakwater) dan tanggul rob.

Baca Juga: Jumat Berangkat Gus Wabup Jepara Muhammad Ibnu Hajar Tekankan Toleransi dan Kondusifitas Daerah

Selain itu, peninggian Jalan Kaligawe sepanjang 5 km menuju kawasan industri PT. Polytron dengan estimasi anggaran Rp139 miliar untuk periode 2025–2027 juga menjadi fokus. 

Usulan lainnya adalah penyempurnaan sistem pengendalian banjir rob di Sungai Bermi–Meduri, Pekalongan, dengan anggaran sebesar Rp785 miliar, serta penanganan rob di Kabupaten Pemalang dengan kebutuhan anggaran Rp105,5 miliar.

"Kami mohon Komisi V bisa ikut mengawal ini agar usulan-usulan kami masuk menjadi program nasional," ungkap Luthfi dalam acara tersebut.

Baca Juga: Pastikan Bantuan Pangan Tepat Sasaran, Anggota Komisi IV DPR RI Hindun Anisah Pantau Penyaluran Beras di Desa Papasan Jepara

Ia juga menekankan bahwa tidak semua kebutuhan pembangunan infrastruktur di Jawa Tengah dapat dipenuhi oleh anggaran dari Pemprov Jateng, yang hanya mengalokasikan 15 persen dari total APBD untuk infrastruktur. Oleh karena itu, peran pusat sangat dibutuhkan.

Lebih lanjut, Luthfi menekankan pentingnya pembangunan yang bersifat kolaboratif dan lintas sektor.

Ia menyatakan telah bersepakat dengan para bupati dan wali kota se-Jateng untuk membangun secara kolaboratif, lintas kewenangan, hingga ke tingkat desa.