DPRD Jateng Tegaskan Tidak Boleh Ada Diskriminasi dalam Pelayanan Publik, Difabel Harus Diperhatikan

PANTURA NETWORK -- Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko, yang akrab disapa Heri Londo, menegaskan urgensi penyediaan pelayanan publik yang merata bagi seluruh elemen masyarakat, terutama penyandang disabilitas. 

meminta pemerintah daerah untuk lebih serius dalam menjamin hak-hak kelompok difabel, yang mencakup layanan dasar, aksesibilitas, serta upaya pemberdayaan ekonomi dan sosial.

Menurut Heri, inklusivitas bukan sekadar ketersediaan fasilitas fisik, melainkan juga tentang perlakuan yang setara dan kesempatan yang adil bagi penyandang disabilitas agar dapat hidup mandiri dan produktif dalam masyarakat.

Baca Juga: Hadapi Tantangan Era Digital, Wakil Ketua DPRD Jateng Dorong Penguatan Pendidikan Karakter

"Pemerintah mesti memastikan semua pelayanan publik yang diberikan bebas dari diskriminasi dan dapat diakses oleh setiap warga, termasuk penyandang disabilitas. Mereka memiliki hak yang sama untuk hidup layak dan memperoleh perlindungan," tegasnya.

Heri menyoroti kebutuhan mendesak untuk meningkatkan aksesibilitas di berbagai ruang publik, seperti perkantoran, fasilitas kesehatan, lembaga pendidikan, hingga transportasi umum. 

Ilustrasi difabel menuju gedung pelayanan publik (Istimewa for Pantura Network)

Ia mengamati bahwa banyak fasilitas publik masih belum ramah bagi difabel, baik dari segi infrastruktur maupun kualitas pelayanannya.

Baca Juga: Wujudkan Ketahanan Pangan, Waka DPRD Jateng Minta Penguatan SDM dan Perlindungan Lahan

Selain itu, Heri juga menekankan pentingnya program pemberdayaan ekonomi yang secara khusus menargetkan penyandang disabilitas. Hal ini bertujuan agar mereka dapat mencapai kemandirian finansial.

"Pemberdayaan ekonomi bagi difabel harus menjadi prioritas utama. Mereka perlu diberikan ruang serta akses ke pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, dan kemudahan dalam pembiayaan. Potensi mereka sangat besar jika diberikan peluang yang sesuai," jelasnya.

Politisi Partai Gerindra ini juga mengajak seluruh pihak, termasuk sektor swasta dan masyarakat umum, untuk berkolaborasi dalam menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan berkeadilan sosial.

Baca Juga: UMKM Sleman Siap Jadi Garda Depan dalam Program Makan Bergizi Gratis, Dorong Pemenuhan Gizi dan Ekonomi Lokal

"Mewujudkan layanan yang inklusif bukan semata tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab sosial kita bersama. Kita harus membangun kesadaran kolektif bahwa penyandang disabilitas bukanlah objek belas kasihan, melainkan subjek pembangunan yang setara," ungkap Heri.

Melalui dorongan ini, Heri Londo berharap Jawa Tengah dapat menjadi provinsi yang ramah disabilitas dan menjadi teladan bagi daerah lain dalam menyediakan pelayanan publik yang inklusif serta berkeadilan.