PANTURA NETWORK -- Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyatakan keyakinan penuh bahwa perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) dan penyelesaian backlog perumahan di provinsinya akan dapat diselesaikan dalam waktu lima tahun ke depan.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara penandatanganan Nota Kesepakatan bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, pada Jumat malam, 20 Juni 2025.
Dalam pidatonya, Luthfi menekankan pentingnya program "1 KK 1 Rumah Layak Huni" yang telah direncanakan dengan matang secara fiskal.
Baca Juga: 40 Istilah Pondok Pesantren di Kehidupan Sehari-hari
Ia menargetkan sebanyak 17.000 perbaikan RTLH setiap tahunnya, yang bertujuan untuk menghapuskan kondisi rumah miskin ekstrem di seluruh wilayah Jawa Tengah.
“Dengan rencana ini, kami berharap tidak akan ada lagi rumah tidak layak huni di provinsi kita,” ujar Luthfi dengan semangat.
Pada tahun 2025, Jawa Tengah berencana menangani kebutuhan perumahan sebanyak 26.356 unit. Rincian pendanaan mencakup 17.510 unit melalui APBD Provinsi, yang mencakup 17.000 unit RTLH dan 510 unit backlog, serta 6.776 unit dari APBD Kabupaten/Kota dan 2.070 unit dari Corporate Social Responsibility (CSR).
Baca Juga: Pemkab Jepara Bersama Kementerian PKP Bangun MOU Percepatan Penyediaan Rumah Subsidi
Luthfi menjelaskan bahwa penyediaan rumah layak huni merupakan salah satu langkah krusial dalam mengurangi angka kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem, di provinsinya.
Ia mengajak semua pihak—baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, serta pihak swasta—untuk bersinergi dalam mencapai tujuan mulia ini.
Nota kesepakatan yang ditandatangani juga melibatkan bupati dan wali kota se-Jawa Tengah, Bank Jateng, Badan Pusat Statistik (BPS), dan BP Tapera.
Baca Juga: HMI Jateng-DIY Gelar Dialog Publik, Soroti Tantangan Hingga Reformasi Hukum di Indonesia
“Kesepakatan ini bertujuan untuk menyatukan data dan mempercepat pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan aparatur sipil negara (ASN)," kata Luthfi.
Sementara itu, Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP, Aziz Ardiyansah, menambahkan bahwa sektor perumahan adalah bagian dari visi Presiden Prabowo Subianto dan menjadi prioritas nasional.
Data terbaru menunjukkan bahwa hanya sekitar 65% rumah di Indonesia yang layak huni, dengan backlog mencapai 9,9 juta rumah tangga dan 26,9 juta orang masih tinggal di rumah yang tidak layak.