HMI Jateng-DIY Gelar Dialog Publik, Soroti Tantangan Hingga Reformasi Hukum di Indonesia

PANTURA NETWORK -- Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jawa Tengah - Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kembali menciptakan gelombang baru dalam diskusi hukum di kalangan mahasiswa.

Sebagai upaya memperkuat pemahaman hukum dan nalar kritis mahasiswa, Badko HMI mengadakan forum bertajuk 'Dialog Publik Permasalahan Hukum di Indonesia : Tantangan, Pengawasan, dan Upaya Reformasi'.

Forum yang diselenggarakan di Front One HK Resort, Kota Semarang dihadiri heberapa narasumber, seperti Anggota DPRD Jateng Dwi Yasmanto, Koordinator Penghubung Komisi Yudisial (KY) Jawa Tengah Muhammad Farhan.

Baca Juga: Wakil Ketua DPRD Jateng Ingatkan Pengawasan Publik Kunci Sukses SPMB yang Bersih dan Adil

Kemudian, ada pula Ahmad Suyono, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah (UNMUH) Jember beserta puluhan mahasiswa dari berbagai universitas. Diskusi hari ini berlangsung interaktif.

Dwi Yasmanto, pada kesempatan itu yang sebagai keynote speaker mengapresiasi langkah Badko HMI yang berupaya menghadirkan kembali ruang dialog hukum.

"Diskusi semacam ini adalah langkah penting dalam pembangunan demokrasi dan penegakan hukum. Hukum adalah fondasi utama dalam kehidupan berbangsa, namun dalam praktiknya, hukum sering kali belum berpihak pada keadilan," papar Dwi Yasmanto.

Baca Juga: Dorong Akses Makan Bergizi, DPR RI Bersama BGN Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis di Pati

Yayan, sapaan akrab Dwi Yasmanto, menekankan pentingnya peran aktif mahasiswa dalam pengawasan hukum. "Pengawasan merupakan kunci untuk menjaga marwah hukum di tengah dominasi kekuasaan yang sering mengaburkan keadilan," tambahnya.

FOTO BERSAMA : narasumber 'Dialog Publik Permasalahan Hukum di Indonesia : Tantangan, Pengawasan, dan Upaya Reformasi' HMI Jateng - DIY di One Front HK Kota Semarang, Jumat (20/6/25). (Istimewa for Pantura Network)

Di sisi lain, Muhammad Farhan menjelaskan tugas-tugas Komisi Yudisial dalam mengawasi kinerja hakim. Ia menegaskan bahwa pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa keputusan hukum tidak terpengaruh oleh kepentingan politik.

"Kami berkomitmen untuk memperkuat pengawasan hakim demi tegaknya hukum yang adil," ujar Farhan.

Baca Juga: Waka DPRD Jateng Dorong Pendidikan Kebangsaan Diintegrasikan dalam Literasi Digital Siswa

Sementara itu, Ahmad Suyono juga memberikan pandangan kritis mengenai tantangan hukum di Indonesia. "Salah satu isu utama adalah produk hukum yang sering kali berpihak pada kekuasaan politik," ungkapnya.

Ia menekankan pentingnya keterlibatan mahasiswa dan masyarakat sipil dalam mengawal pembuatan produk hukum yang adil dan transparan.