PANTURA NETWORK -- Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko, mendorong penerapan kebijakan sistemik untuk menjadikan pesantren di Jawa Tengah sebagai lingkungan ramah anak.
Ia menilai, sudah saatnya pencegahan kekerasan dan perundungan di lembaga pendidikan berbasis keagamaan dilakukan melalui pendekatan kebijakan yang menyeluruh, bukan sekadar imbauan.
Menurut Heri, banyak pesantren di Jateng telah menjadi pusat pembinaan karakter santri yang positif. Namun, tanpa sistem perlindungan yang kuat, potensi kekerasan dan perundungan masih bisa terjadi dan luput dari pengawasan.
“Pesantren ramah anak harus menjadi bagian dari sistem perlindungan anak di sektor pendidikan. Harus ada regulasi, pedoman, dan mekanisme pengawasan yang berjalan efektif di setiap pondok pesantren,” ujar Heri, Rabu (18/6/25).
Ia menyebutkan bahwa DPRD Jawa Tengah siap mendorong kebijakan lintas sektor antara Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, serta lembaga perlindungan anak untuk memastikan bahwa setiap pesantren memiliki standar pengasuhan dan pendidikan yang bebas dari kekerasan.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya pelatihan bagi para pengasuh, tenaga pengajar, dan pengelola pesantren agar memahami prinsip perlindungan anak dan mampu menciptakan lingkungan belajar yang sehat.
“Kalau sistemnya dibangun dari awal, maka pencegahan kekerasan tidak hanya bersifat reaktif. Kita bisa melindungi santri sejak dini dengan pendekatan yang terencana dan terukur,” jelas politisi Gerindra ini.
Ia juga mendorong agar ada kanal pelaporan yang aman bagi santri jika mengalami atau menyaksikan kekerasan, serta keterlibatan aktif orang tua dan masyarakat dalam pengawasan terhadap pesantren.
“Kami di DPRD tidak hanya bicara anggaran, tapi juga soal sistem. Pesantren ramah anak harus jadi kebijakan daerah yang dijalankan bersama. Ini bukan sekadar perlindungan hukum, tapi perlindungan masa depan,” tegas Heri Pudyatmoko.