PanturaNetwork.com, JEPARA - Departemen Kebijakan Politik (DKP) Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) Kabupaten Jepara menilai memasuki 100 hari Pemerintah Kabupaten Jepara dibawah kepemimpinan Bupati Jepara Witiarso Utomo bersama Wakil Bupati Muhammad Ibnu Hajar telah membumikan Open Government Partnership atau biasa disebut OGP.
Bupati Jepara Witiarso Utomo sebagai Sang juru Open Government Partnership (OGP) di Pemerintahan Kabupaten Jepara, yakni pemerintahan terbuka.
Hal ini disampaikan Direktur Departemen Kebijakan Politik Prima Kabupaten Jepara Maskul Hadi dalam keterangan tertulisnya, pada Jum'at (06/05/2025), sebagai jawaban atas tulisan saudara Akhlisjepara89_ disalah satu media baru -baru ini.
Direktur Departemen Kebijakan Politik Prima Kabupaten Jepara Maskul Hadi mengatakan pemerintahan yang diterapkan Mas Bupati yakni pemerintahan terbuka yang menitik beratkan pada model tata kelola yang berlandaskan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.
Baca Juga: Pemkab Jepara Pertahankan WTP untuk Ke-15 Kalinya Berturut-turut
Maskul pun menegaskan, bahwa mengingat perkembangan teknologi dan informasi, maka dipandang perlu prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi, dibantu oleh teknologi dan inovasi baru dalam pelayanan dan ini membutuhkan cukup waktu mempersiapkan sistem dan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Jepara.