PANTURA NETWORK -- Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko menegaskan pentingnya penguatan program perlindungan anak dan perempuan sebagai bagian dari prioritas pembangunan sosial di daerah.
"Perempuan dan anak adalah kelompok yang paling rentan terhadap kekerasan dan diskriminasi. Negara, termasuk kita di daerah, punya tanggung jawab penuh untuk melindungi mereka," ujar Heri.
Menurut Heri, masih banyak kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan yang belum tertangani secara optimal. Baik karena minimnya akses layanan, kurangnya sosialisasi, hingga budaya diam yang masih kuat di tengah masyarakat.
Baca Juga: Perkuat Laju Ekonomi, Waka DPRD Jateng Dorong Penguatan Sektor UMKM dan Pertanian
"DPRD mendorong agar program perlindungan tidak berhenti di tingkat administratif. Harus ada layanan yang benar-benar menjangkau korban, termasuk konseling, bantuan hukum, hingga rehabilitasi," tegasnya, Minggu (18/5/25).
Ia juga menyoroti pentingnya edukasi sejak dini terkait hak-hak anak dan kesetaraan gender, baik melalui kurikulum sekolah maupun program masyarakat.
Heri menilai, upaya pencegahan jauh lebih efektif jika dimulai dari keluarga dan lingkungan pendidikan.
Baca Juga: Kontes dan Expo Sapi di Boyolali, Meneguhkan Jawa Tengah sebagai Lumbung Ternak Nasional
"Perlindungan anak tidak hanya soal hukum, tapi juga tentang membangun lingkungan yang aman dan mendidik. Sekolah, RT, RW, dan lembaga keagamaan harus dilibatkan dalam gerakan ini," katanya.
DPRD Jawa Tengah, lanjut Heri, berkomitmen untuk mendorong peningkatan kapasitas aparatur desa dan pendamping masyarakat agar memiliki pemahaman yang memadai dalam menangani kasus-kasus tersebut.
"Program PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) dan PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) harus diperluas cakupannya hingga tingkat desa dan kelurahan," ujarnya.
Baca Juga: Maraknya Kasus Gangster, Taj Yasin Usung Pendidikan Karakter untuk Remaja
Selain itu, Heri meminta agar semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Jawa Tengah mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak dalam setiap perencanaan program.
"Isu perempuan dan anak tidak bisa hanya jadi urusan satu dinas. Ini urusan bersama, lintas sektor," katanya.