PANTURA NETWORK -- Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko menekankan pentingnya orientasi pengelolaan keuangan daerah yang tidak hanya akuntabel, tetapi juga berpihak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ia menilai, pengelolaan anggaran publik harus selaras dengan kebutuhan dan harapan rakyat, bukan sekadar administratif atau seremonial.
"Setiap rupiah yang dialokasikan dari APBD harus menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Keuangan daerah bukan sekadar angka, tapi instrumen keadilan sosial," ujar Heri.
Baca Juga: Menjawab Tantangan Pendidikan di Daerah Tertinggal, Wapim DPRD Jateng Soroti Perluasan Akses
Menurutnya, masih ditemukan alokasi belanja yang tidak sepenuhnya mencerminkan prioritas publik, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur desa, dan perlindungan sosial.
Ia menegaskan bahwa keberpihakan anggaran harus bisa dirasakan oleh rakyat, terutama kelompok rentan seperti petani, buruh, nelayan, perempuan, dan penyandang disabilitas.
"Kesejahteraan rakyat bukan hasil kebijakan yang megah di atas kertas, tetapi dampak nyata dari program yang tepat sasaran. Di sinilah pentingnya kontrol legislatif dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan anggaran," tegas politisi Partai Gerindra tersebut.
Baca Juga: Tingkatkan Mutu Guru, Heri Pudyatmoko Ungkap Prioritas Agenda Pembangunan Pendidikan
Heri juga menekankan pentingnya transparansi dan partisipasi publik dalam proses penganggaran.
"DPRD mendorong keterlibatan publik sejak awal. Ketika masyarakat tahu ke mana anggaran diarahkan, maka pengawasan akan berjalan secara alami. Ini bentuk demokrasi yang sehat," ucapnya.
Di sisi lain, Heri mengingatkan agar optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) juga harus dilakukan secara berkeadilan, tanpa membebani masyarakat kecil. Ia menolak model pembangunan yang hanya mengandalkan investasi besar namun melupakan ekonomi kerakyatan.
Baca Juga: Maraknya Kasus Gangster, Taj Yasin Usung Pendidikan Karakter untuk Remaja
"Kita harus dorong kebijakan fiskal yang progresif. UMKM, koperasi, dan sektor informal harus difasilitasi untuk tumbuh. Itu bagian dari pengelolaan keuangan daerah yang pro rakyat," ungkapnya.
Dalam hal ini, Heri menyatakan komitmen DPRD Jawa Tengah untuk terus mengawal tata kelola keuangan yang efektif, efisien, dan berkeadilan.