Wagub Taj Yasin Dukung Raperda Perlindungan Hutan dan Lahan Kritis Jateng

Ia menegaskan, Raperda tersebut dirancang agar tata kelola rehabilitasi lahan dilakukan secara terencana, sistematis, terpadu, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan mulai dari pemerintah, dunia usaha, akademisi hingga masyarakat.

Selain menjadi dasar hukum pemulihan kawasan hutan, regulasi itu juga diarahkan untuk memperkuat koordinasi antarperangkat daerah, meningkatkan efektivitas pengawasan, mendorong partisipasi masyarakat, serta memastikan dukungan pendanaan rehabilitasi lingkungan.

Komisi B DPRD Jateng juga menilai rehabilitasi lahan kritis tidak hanya berkaitan dengan aspek lingkungan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Dengan regulasi yang lebih komprehensif, DPRD berharap upaya pemulihan kawasan hutan di Jawa Tengah dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan, sekaligus menjaga daya dukung lingkungan bagi generasi mendatang.***