“Memang itu bukan kewenangan kami untuk mengatur tarif. Tapi akan kami sampaikan ke PT Kereta Api,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya pembaruan data penerima bantuan sosial agar tepat sasaran.
“Kalau ada teman-teman difabel yang belum mendapatkan PKH, tolong dikoordinasikan. Bisa jadi datanya masih tercampur dengan keluarga yang dianggap mampu,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan data menjadi kunci agar bantuan dapat menjangkau yang benar-benar membutuhkan.
“Bukan soal desilnya, tapi bagaimana pemerintah hadir untuk kawan-kawan disabilitas,” katanya.
Terkait layanan kesehatan, pemerintah provinsi akan menyampaikan kebutuhan perawatan jangka panjang bagi penyandang disabilitas kepada pemerintah pusat.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Imam Maskur, yang turut mendampingi dialog tersebut menjelaskan di pemerintahan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wagub Taj Yasin juga disiapkan' program Kartu Jateng Ngopeni atau Kajen.
“Ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat termasuk difabel yang belum mendapatkan PKH. Nilainya Rp 200 ribu totalnya setahun Rp2,4juta,” ucap Imam.
Ia menegaskan, penerima manfaat tidak bisa mendapatkan dua bantuan sekaligus. Apabila sudah mendapatkan PKH, maka tidak boleh meminta Kajen. Begitu pun sebaliknya.
“Nah yang belum dapat PKH, silakan datang ke Dinsos daerahnya masing-masing untuk didata ulang. Kami akan mengawal,” tambahnya.
Melalui dialog tersebut, pemerintah berharap berbagai masukan dari komunitas difabel dapat menjadi dasar perbaikan kebijakan agar lebih inklusif dan berdampak nyata.*
