Sri Muniati mengakui, penyerapan hasil panen membutuhkan dukungan lintas sektor. Ia berharap koordinasi dengan pemerintah daerah serta dukungan TNI dan Polri dapat memperkuat penyerapan hasil pertanian di Jawa Tengah.
“Kami ingin produksi dan panen di Jawa Tengah dapat diserap secara maksimal oleh Jawa Tengah sendiri,” ujarnya.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, Dyah Lukisari, menambahkan, pemerintah daerah sedang menyiapkan regulasi berupa Peraturan Gubernur untuk memperkuat kapasitas internal daerah.
“Bukan dengan melarang pengiriman keluar daerah, tetapi dengan memperkuat kapasitas di dalam Jawa Tengah,” kata Dyah.
Dijelaskan, penguatan dilakukan dengan melibatkan Bulog, BUMD provinsi dan kabupaten, serta penggilingan-penggilingan kecil. Salah satu rencana yang disiapkan adalah program subsidi bunga pinjaman bagi penggilingan kecil pada 2026 agar memiliki permodalan yang lebih kuat.
Selain meningkatkan serapan, pemerintah daerah juga menyiapkan jalur distribusi agar hasil panen yang diserap dapat dimanfaatkan kembali di dalam daerah.
“Harapannya, kebutuhan Jawa Tengah bisa dipenuhi dari Jawa Tengah sendiri,” ujar Dyah.
Dengan penguatan ekosistem pangan dari hulu hingga hilir, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah optimistis stabilitas pangan daerah dapat terjaga, sekaligus memperkuat peran Jawa Tengah sebagai salah satu lumbung pangan nasional.
Artikel Terkait
Jateng Surplus Beras 1,5 Juta Ton, Ahmad Luthfi Ingin Tata Kelola Hasil Panen Diperkuat
Polres Jepara Sidak Harga Beras, Stok Aman & Sesuai HET
Refleksi Akhir Tahun 2025: Jalan Mulus Jadi Wajah Pembangunan Jateng
Refleksi 2025: Pendidikan Jateng Menjangkau Semua Kalangan
Pemprov Jateng Perketat Pengawasan BBM dan LPG Bersubsidi