Gubernur Jateng Dorong Kehadiran Perwakilan Badan Gizi Nasional

PANTURA NETWORK -- Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengungkapkan harapannya agar Badan Gizi Nasional (BGN) dapat membuka perwakilan di wilayahnya.

Hal ini diungkapkan dalam acara Rapat Koordinasi (Rakor) yang dihadiri oleh Satgas Nasional, Satgas Provinsi, dan Satgas Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.

Acara tersebut dipimpin oleh Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dan berlangsung di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Kamis (28/8/2025).

Baca Juga: Istana Minta Maaf Terkait Rantis Brimob Lindas Ojol saat Demo

"Jateng siap memfasilitasi kantor bagi BGN. Kami ingin perwakilan pusat itu ada di tempat kita," tegas Luthfi.

Ia menilai bahwa kehadiran BGN di Jawa Tengah akan sangat penting untuk memperpendek rentang kendali dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan gizi masyarakat.

Luthfi menjelaskan bahwa beberapa kabupaten di Jawa Tengah, termasuk Jepara, Kudus, dan Demak, telah membentuk Satgas MBG.

Baca Juga: Buntut Rantis Brimob Lindas Ojol, 7 Polisi Ditangkap

Pembentukan ini didasarkan pada Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/88 tahun 2025 dan Keputusan Bupati Nomor 445.2.4/118 tahun 2025, yang menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan gizi masyarakat.

"Satgas MBG di Jawa Tengah sudah terbentuk sebelum adanya perintah dari Mendagri. Wagub sebagai pelaksana dan Asisten Ekonomi dan Pembangunan sebagai eksekutor," tambahnya.

Sebagai bagian dari upaya ini, Luthfi juga menyampaikan bahwa saat ini sudah terdapat 877 unit Stasiun Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Tengah, yang menjadikannya posisi kedua tertinggi secara nasional. Dari total tersebut, terdiri atas 22 unit SPPG TNI, 5 unit SPPG Ponpes, 848 unit SPPG Mitra, dan 2 unit SPPG Polri.

Baca Juga: Resep Nasi Goreng Sederhana, Menu Andalan Keluarga Indonesia

"Namun, harusnya SPPG di Jawa Tengah mencapai 3.214 unit. Kita masih kekurangan 2.337 unit yang belum terbentuk," ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Luthfi juga mengingatkan pentingnya penguatan pengawasan dalam pelaksanaan MBG.

Ia merujuk pada insiden keracunan yang terjadi beberapa waktu lalu di Kabupaten Sragen, yang menyoroti perlunya keterlibatan Satgas Daerah dalam pengawasan program ini.