Angka Kemiskinan Turun, Gubernur Jateng Sebut Karena Kerja Sama Tim

PANTURA NETWORK -- Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyambut dengan antusias rilis terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan penurunan angka kemiskinan di provinsinya.

Menurut data BPS per Maret 2025, persentase penduduk miskin di Jawa Tengah tercatat sebesar 9,48 persen, turun 0,10 persen dari 9,58 persen pada September 2024. Ini berarti jumlah penduduk miskin berkurang menjadi 3,37 juta orang, atau turun 29,65 ribu orang dibandingkan periode sebelumnya.

Luthfi mengungkapkan rasa syukurnya atas pencapaian ini, yang ia sebut sebagai hasil kerja keras tim yang melibatkan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta berbagai stakeholder yang melakukan intervensi menyeluruh di berbagai bidang.

Baca Juga: Gubernur Ahmad Luthfi Serukan Kebersamaan dalam Pembangunan Jawa Tengah

"Kita tidak menjadi provinsi termiskin, dan ini merupakan keberhasilan bersama," ujarnya di Semarang, Sabtu (26/7/2025).

Meskipun angka kemiskinan menunjukkan tren penurunan, Luthfi mengingatkan timnya untuk tidak berpuas diri. Ia menekankan pentingnya mempertahankan dan bahkan meningkatkan capaian ini melalui kolaborasi yang lebih komprehensif.

"Super team yang dibentuk harus terus bergerak untuk mempertahankan tren positif ini," tegasnya.

Baca Juga: Sekda Jateng Dorong Pengembangan Sport Tourism untuk Tingkatkan Perekonomian Daerah

Gubernur Luthfi menjelaskan bahwa parameter kemiskinan dan kemiskinan ekstrem telah ditetapkan. Intervensi akan terus dilakukan, terutama di sektor pendidikan.

"Anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem harus mendapatkan pendidikan yang layak. Mereka yang putus sekolah harus disekolahkan. Kami akan memperbaiki infrastruktur sekolah, terutama untuk SMA/SMK," jelasnya.

Selain pendidikan, Pemprov Jateng berkomitmen untuk memperbaiki rumah tidak layak huni (RTLH) yang jumlahnya mencapai hampir 1.012.113 unit di provinsi ini.

Baca Juga: Ciptakan Iklim Investasi Kondusif, Pemprov Jateng Bentuk Satgas Antipremanisme

Pada 2025, pemerintah telah menganggarkan perbaikan untuk 17.000 unit RTLH, ditambah dengan bantuan dari pemerintah kabupaten/kota, CSR perusahaan, Baznas, serta BUMD dan BUMN.

Parameter lain yang menjadi perhatian adalah kebutuhan pokok masyarakat miskin dan miskin ekstrem. Pemprov Jateng menggandeng instansi terkait, termasuk Kementerian Sosial, untuk memberikan bantuan yang tepat sasaran.

Dalam sektor kesehatan, program Speling (Satu Puskesmas Satu Layanan) juga terus digalakkan untuk mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat.