Dalam sehari, Ratna bisa menyelesaikan sekitar 10 orderan dengan nilai pendapatan kotor Rp 70 ribu hingga Rp 80 ribu. Setelah dipotong aplikasi dan kebutuhan operasional, uang yang benar-benar dibawa pulang hanya sekitar Rp 40 ribu sampai Rp 50 ribu.
Luthfi mengatakan, aspirasi para driver ojol sudah ia terima dan akan terus dikawal oleh pemerintah provinsi. Sehari sebelum aksi berlangsung, perwakilan driver ojol juga telah bertemu langsung dengannya untuk menyampaikan berbagai tuntutan.
Menurut Luthfi, persoalan utama yang dihadapi driver ojol bukan hanya soal tarif, tetapi juga belum adanya payung hukum yang jelas mengenai transportasi online.
“Sudah saya sampaikan, akan kita kawal. Kita harus melakukan mediasi dengan mitra karena sifatnya kemitraan, sehingga ada komunikasi dari kedua belah pihak antara mitra dan perusahaan,” kata Luthfi.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, lanjut dia, juga telah mengirim surat kepada Kementerian Perhubungan terkait tuntutan para driver ojol. Bahkan ke depan, pihaknya berencana mengajak perwakilan driver untuk bertemu langsung dengan Menteri Perhubungan di Jakarta.
“Kita sudah wadahi dan akan kawal terus. Persoalan ini tidak hanya di Jawa Tengah, tapi semua provinsi juga sama. Kita akan telusuri sumbatannya ada di mana,” jelasnya.
Terkait tuntutan revisi SK Gubernur Jawa Tengah mengenai transportasi online, Ahmad Luthfi menyebut telah menginstruksikan peninjauan ulang agar menyesuaikan aspirasi driver. Meski demikian, ia menilai solusi jangka panjang tetap membutuhkan regulasi nasional yang lebih jelas.
“Driver ojol itu sifatnya mitra, bukan pegawai. Jadi harus didudukkan bersama dan kami siap memfasilitasi kedua belah pihak,” ujarnya.***