Ia mengapresiasi keseriusan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten, baik untuk kebutuhan tenaga kerja dalam negeri maupun luar negeri.
Menurutnya, perlindungan pekerja migran harus dilihat sebagai satu ekosistem yang utuh, mulai dari pendidikan vokasi, pelatihan bahasa, pengurusan dokumen, hingga proses penempatan kerja di negara tujuan.
Dzulfikar juga menilai kapasitas lembaga pendidikan dan pelatihan di Jawa Tengah sangat besar. Jika dihitung secara keseluruhan, daya tampung sekolah vokasi, BLK, SMK, hingga politeknik di provinsi tersebut mencapai sekitar 1,2 juta orang.
“Ini menjadi kabar yang sangat menggembirakan bagi kami. Jawa Tengah sangat siap mendukung arahan Presiden,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Kementerian P2MI bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berencana membentuk tim percepatan untuk menyusun berbagai agenda strategis dalam peningkatan kualitas dan perlindungan pekerja migran Indonesia.*