PANTURA NETWORK -- Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko, mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memperkuat perlindungan dan menjamin keamanan bagi kelompok pekerja rentan, terutama perempuan dan penyandang disabilitas.
Menurut Heri, masih banyak kasus kekerasan, pelecehan seksual, dan diskriminasi yang dialami pekerja perempuan maupun penyandang disabilitas di lingkungan kerja.
Kondisi ini menunjukkan bahwa perlunya langkah nyata pemerintah dalam memastikan tempat kerja yang aman, setara, dan bebas dari kekerasan.
Baca Juga: Heri Pudyatmoko Minta Pembinaan Atlet Muda Jateng Dirancang Sejak Dini dan Terarah
“Perempuan masih sering menjadi korban pelecehan dan kekerasan di tempat kerja, sementara penyandang disabilitas kerap mengalami diskriminasi dan perundungan. Ini harus menjadi perhatian serius Pemprov Jawa Tengah,” tegas Heri, Rabu (22/10/2025).
Ia menilai, Pemprov Jateng perlu memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap perusahaan serta lembaga kerja agar memiliki mekanisme perlindungan yang jelas bagi kelompok pekerja rentan.
Selain itu, Heri juga menekankan pentingnya sistem pelaporan yang mudah diakses, cepat ditindaklanjuti, dan menjamin kerahasiaan korban.
Baca Juga: Hari Santri Nasional, Wakil Ketua DPRD Jateng Ajak Santri Perkuat Misi Kebangsaan dan Perdamaian
“Pemerintah harus hadir memastikan pekerja merasa aman. Jangan sampai ada korban yang takut melapor karena khawatir kehilangan pekerjaan atau mengalami tekanan,” ungkapnya.
Heri menambahkan, DPRD Jawa Tengah berkomitmen untuk terus mendorong kebijakan yang berpihak pada keadilan dan kesetaraan di dunia kerja.
Menurutnya, perlindungan terhadap pekerja rentan bukan hanya soal kemanusiaan, tetapi juga bagian dari upaya membangun sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing.
Baca Juga: Hari Santri Nasional 2025, Pemkab Jepara Ajak Santri Jadi Penjaga Moral di Era Digital
“Tempat kerja yang aman dan inklusif akan melahirkan tenaga kerja yang lebih produktif. Inilah investasi sosial yang harus dijaga bersama,” ucap Heri Londo, sapaan akrabnya.
Selain melalui regulasi, Heri juga mengajak semua pihak, mulai dari pemerintah daerah, dunia usaha, hingga masyarakat, untuk memperkuat kesadaran dan pendidikan tentang kesetaraan gender serta penghormatan terhadap hak-hak penyandang disabilitas.