PANTURA NETWORK -- Isu maraknya peredaran beras oplosan di pasaran mendapatkan perhatian serius dari DPRD Jateng. Heri Pudyatmoko, Wakil Ketua DPRD Jateng, mendesak pemerintah untuk memperketat pengawasan terhadap pendistribusian beras kepada masyarakat.
"Masyarakat harus dilindungi dari praktik curang seperti beras oplosan ini. Ini merugikan konsumen, baik dari segi kualitas maupun nilai ekonomi," tegas Heri di Semarang, belum lama ini.
Ia menambahkan, beras merupakan kebutuhan pokok, dan manipulasi terhadap komoditas ini tidak bisa ditoleransi. Pihaknya meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap para pelaku pengoplosan beras.
Baca Juga: KUA-PPAS 2025 Disepakati, Wakil Ketua DPRD Jateng Berharap Program Prioritas Dikebut
Menurut Heri, pengawasan harus dilakukan secara berlapis, mulai dari tingkat produsen, penggilingan, distributor besar, hingga pengecer. Pemerintah, melalui dinas terkait, harus aktif melakukan inspeksi mendadak dan pengujian sampel beras di berbagai titik distribusi.
"Jangan sampai ada celah bagi oknum-oknum tak bertanggung jawab untuk beraksi," tegas Heri yang juga Sekretaris DPD Gerindra Jateng tersebut.
Dia juga menyoroti peran aparat penegak hukum. Heri Londo, sapaan akrabnya, meminta kepolisian dan instansi terkait lainnya untuk tidak ragu menindak tegas pihak-pihak yang terlibat dalam praktik pengoplosan beras.
Baca Juga: Saat Nawal Berbagi Semangat dengan Anak Panti Sosial Pamardi Utomo Boyolali
"Pelaku harus diberikan sanksi berat agar ada efek jera. Ini bukan hanya masalah ekonomi, tapi juga menyangkut kesehatan dan kepercayaan masyarakat," tandasnya.
Heri Pudyatmoko berharap sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dapat membasmi praktik beras oplosan ini hingga ke akar-akarnya.
"Dengan begitu, masyarakat dapat kembali membeli beras dengan rasa aman dan tenang, tanpa khawatir akan kualitas dan keasliannya," ungkap dia.