PANTURA NETWORK -- Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2025 akhirnya disepakati.
Penandatanganan Nota Kesepakatan ini dilakukan oleh Ketua DPRD Jateng Sumanto, Wakil Ketua DPRD Heri Pudyatmoko dan Setya Arinugroho, bersama Gubernur Jateng Ahmad Luthfi dalam Rapat Paripurna pada Rabu (23/7/2025).
Kesepakatan ini membawa kabar baik dengan adanya proyeksi kenaikan pendapatan daerah sebesar Rp88,4 miliar. Angka ini meningkatkan total pendapatan dari semula Rp24.486.526.112.000 menjadi Rp24.574.934.505.000.
Baca Juga: Saat Nawal Berbagi Semangat dengan Anak Panti Sosial Pamardi Utomo Boyolali
Kenaikan pendapatan ini utamanya bersumber dari pendapatan rumah sakit atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) serta pendapatan asli daerah (PAD) lain-lain yang sah.
Di sisi lain, belanja daerah secara keseluruhan juga mengalami peningkatan signifikan, bertambah Rp303,1 miliar. Belanja daerah diproyeksikan naik dari Rp24.848.826.112.000 menjadi Rp25.151.948.182.000.
Wakil Ketua DPRD Jateng Heri Pudyatmoko menyatakan bahwa penambahan belanja daerah ini akan dialokasikan untuk berbagai kegiatan prioritas.
Baca Juga: Gerakan Pangan Murah Pemprov Jawa Tengah, Ringankan Beban Kebutuhan Masyarakat Boyolali
Di antaranya adalah Program-program tersebut mencakup program speling, penguatan infrastruktur, sektor pendidikan, serta penanggulangan kemiskinan.
Khusus untuk penanggulangan kemiskinan, Heri menyoroti alokasi anggaran untuk perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan berbagai bentuk bantuan sosial.
Setelah penandatanganan, Heri Pudyatmoko menyampaikan harapannya terkait pemanfaatan anggaran yang telah disepakati ini.
Baca Juga: Pemprov Jateng Kebut Perbaikan Jalan, Warga Apresiasi
"Alhamdulillah, KUA-PPAS APBD 2025 ini sudah kita sepakati bersama. Ini adalah langkah awal yang penting untuk memastikan pembangunan di Jawa Tengah bisa terus berjalan," ujar Heri.
Ia menekankan pentingnya akuntabilitas dan efektivitas dalam penggunaan anggaran.