PANTURA NETWORK -- Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pemerintah daerah dalam menyediakan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat tidak mampu.
Namun, ia menekankan bahwa keberhasilan program tersebut harus diikuti dengan pemerataan kualitas dan aksesibilitas layanan Puskesmas di seluruh wilayah Jawa Tengah.
“Program kesehatan gratis ini sangat penting untuk melindungi kelompok rentan. Tapi jangan sampai hanya dinikmati masyarakat di wilayah perkotaan. Pemerataan layanan, terutama di pelosok desa, adalah kunci keadilan layanan publik,” ujar Heri dalam keterangan tertulisnya, Senin (19/5/25).
Baca Juga: Wakil Ketua DPRD Jateng Dorong Peningkatan Layanan Sosial untuk Lansia dan Difabel
Heri menyebut bahwa masih terdapat kesenjangan antara fasilitas kesehatan di daerah maju dan daerah tertinggal. Baik dari segi infrastruktur, tenaga medis, maupun ketersediaan alat kesehatan.
Ia menyoroti bahwa beberapa Puskesmas di wilayah pegunungan atau perbatasan masih kekurangan dokter, obat, dan bahkan tenaga paramedis.
“Kesehatan itu hak dasar. Negara, termasuk kita di DPRD, wajib memastikan tidak ada warga yang ditolak atau tidak terlayani hanya karena tinggal di daerah terpencil,” tegas politisi Partai Gerindra itu.
Baca Juga: Heri Pudyatmoko Tekankan Integrasi Dunia Pendidikan dan Dunia Kerja di Jawa Tengah
Ia pun mendorong peningkatan anggaran untuk revitalisasi Puskesmas, pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu), serta insentif bagi tenaga kesehatan yang bersedia bertugas di daerah dengan akses terbatas.
Ia juga menekankan pentingnya transformasi layanan Puskesmas menjadi lebih proaktif dalam fungsi promotif dan preventif, bukan hanya kuratif.
“Puskesmas harus jadi pusat edukasi kesehatan, bukan sekadar tempat berobat,” tambahnya.
Baca Juga: Heri Pudyatmoko Serukan Percepatan Program Lingkungan Hidup Berbasis Masyarakat
Selain infrastruktur dan tenaga, Heri menilai bahwa sistem rujukan dan layanan darurat juga perlu diperkuat, termasuk ketersediaan ambulans dan keterhubungan antara Puskesmas dengan rumah sakit rujukan daerah.
“Koordinasi sistem layanan kesehatan harus berjalan satu pintu dan cepat. Jangan sampai pasien menunggu berhari-hari hanya untuk mendapatkan rujukan,” katanya.