PANTURA NETWORK -- Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko menegaskan dukungannya terhadap peningkatan layanan sosial yang inklusif dan berkelanjutan bagi kelompok lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas.
Dalam keterangannya, Heri menekankan bahwa perlindungan terhadap kelompok rentan harus menjadi prioritas kebijakan daerah.
“Lansia dan penyandang disabilitas adalah bagian dari warga negara yang hak-haknya harus dijamin sepenuhnya. Tidak boleh ada warga yang merasa terpinggirkan karena kondisi fisiknya atau usianya,” tegas Heri, Senin (19/5/25).
Baca Juga: Heri Pudyatmoko Tekankan Integrasi Dunia Pendidikan dan Dunia Kerja di Jawa Tengah
Menurutnya, layanan sosial di Jawa Tengah masih perlu diperluas cakupannya, baik dalam hal akses, kualitas, maupun keberlanjutan.
Ia pun menyoroti masih minimnya fasilitas ramah disabilitas di ruang publik, keterbatasan tenaga pendamping sosial, serta kurangnya program pemberdayaan ekonomi bagi lansia dan difabel.
“Jangan sampai mereka hanya dianggap sebagai beban. Lansia dan difabel justru bisa menjadi subjek aktif pembangunan jika diberi kesempatan dan fasilitas yang layak,” ujarnya.
Baca Juga: Heri Pudyatmoko Serukan Percepatan Program Lingkungan Hidup Berbasis Masyarakat
Heri mendorong Dinas Sosial dan OPD terkait untuk memperkuat program rehabilitasi sosial, bantuan sosial berkelanjutan, serta penyediaan pusat pelayanan terpadu di tingkat kabupaten/kota.
Ia juga menekankan perlunya pelatihan keterampilan dan program wirausaha inklusif yang menyasar penyandang disabilitas produktif.
“Banyak penyandang disabilitas di Jawa Tengah yang punya semangat dan potensi luar biasa. Tugas kita adalah membuka jalan, bukan membatasi,” tambahnya.
Baca Juga: KAHMI Jepara Siap Bersinergi Membangun Negeri dan Optimistis Mencetak Generasi Unggul
Selain dari sisi program, Heri juga menyoroti pentingnya edukasi publik tentang penghormatan terhadap hak-hak disabilitas dan lansia, agar tercipta budaya inklusi di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.
Ia menekankan bahwa DPRD Jawa Tengah akan mendorong kebijakan afirmatif di tingkat daerah, termasuk dalam perencanaan anggaran, pembangunan infrastruktur, hingga penerimaan tenaga kerja yang inklusif.