PANTURA NETWORK -- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melibatkan relawan paralegal dari Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) untuk mengurangi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah ini.
Sebanyak 90 relawan paralegal yang berada di bawah Pimpinan Wilayah (PW) Muslimat NU Jawa Tengah resmi dikukuhkan. Mereka akan bertugas memberikan pendampingan hukum dan psikososial bagi perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya.
“Kami senang melihat adanya MoU antara Pemprov Jateng dan Muslimat NU. Ini adalah sinergi yang sangat penting,” ujar Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin, saat acara peluncuran program Relawan Paralegal Muslimat NU di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Minggu (20/4/25).
Program ini selaras dengan visi Kecamatan Berdaya yang diusung bersama Gubernur Ahmad Luthfi, fokus pada perlindungan dan pemberdayaan perempuan, anak, dan disabilitas.
Taj Yasin menekankan bahwa program ini menjadi langkah strategis untuk menekan angka kekerasan yang masih tinggi.
Data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) menunjukkan peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dari 939 kasus pada 2022 menjadi 1.019 pada 2024.
Kasus kekerasan terhadap anak juga meningkat dari 1.214 menjadi 1.349 kasus pada periode yang sama. Kekerasan fisik pada perempuan mendominasi dengan 41,3%, dan kekerasan seksual pada anak mencapai 46,6%.
Relawan paralegal memiliki peran krusial dalam mendampingi korban, tidak hanya dari sisi hukum, tetapi juga sosial, ekonomi, dan pendidikan. Taj Yasin menyoroti budaya “pekewuh” yang masih ada di masyarakat, membuat korban enggan melapor.
“Di kota besar seperti Semarang, paralegal mungkin sudah dikenal. Namun di daerah lainnya, korban masih merasa sungkan. Padahal mereka butuh perlindungan,” tambahnya.
Korban kekerasan harus tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan dan membangun kembali kehidupan mereka, termasuk mereka yang berasal dari pondok pesantren atau penyandang disabilitas.
Acara tersebut juga dihadiri oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi yang menyematkan simbolis kepada para relawan, disaksikan oleh Ketua TP PKK Jateng Nawal Arafah Yasin dan Ketua PW Muslimat NU Jawa Tengah, Ismawati Hafiedz.
Nota kesepakatan ditandatangani antara Wakil Gubernur dan Menteri PPPA, serta perjanjian kerja sama antara Muslimat NU dengan Kemenag dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Tengah.