''Saya juga mengajak, adik-adik mahasiswa untuk selalu berpikir baik dalam memahami perjalanan para pemimpin kita terdahulu hingga sekarang. Misalnya, saat kita merdeka berapa persen masyarakat kita yang bisa baca-tulis, dan lihatlah progresnya. Artinya apa? Negara beserta instrumennya telah hadir. Bahwa setiap kepala negara selalu meninggalkan legacy atau warisan yang baik. Tinggal pikiran kita baik atau buruk. Kemungkinannya, apakah kita bakal jadi lebah yang suka hal yang indah, atau lalat yang selalu mencari hal kotor,'' beber Guruh.
Peran Intelektual
Sementara itu, Ketua Yayasan YAU Prof Sudharto, mengapresiasi PWI yang mengusung dialog bertema pemimpin di kampus USM yang dinilainya sebagai hal penting, krusial, dan timely. Layaknya seorang dosen, kata dia, PWI bukanlah partisan.
Menurutnya, perjalanan bangsa ini sejak 1908, 1928, 1966 hingga 1945 tak lepas dari peran kaum intelektual dan cendekiawan. Maka dari itu, perguruan tinggi tidak hanya bertugas memenuhi pasar dengan lulusannya, menghasilkan iptek yang berdaya guna, tapi harus bisa mengatasi persoalan bangsa.
''Saya jadi ingat kata-kata budayawan Umar Kayam, bahwa intelektual itu harus cerdas, harus bisa 'micara', mampu menyampaikan hal yang mudah dicerna. Jadi bukan berarti semakin sulit, semakin ilmiah,'' kata pakar lingkungan itu.
Dia berharap, dari dialog ini bisa memberikan cahaya bagi publik, dan perguruan tinggi bisa menjadi pelita bagi bangsanya dari kegelapan.
Dalam kesempatan itu, Ketua PWI Jateng Amir Machmud NS mengatakan, pada tiap pelaksanaan kontestasi politik dan momentum reflektif HPN, selalu tersisa catatan: sejauh mana sesungguhnya netralitas media, wartawan, dan organiasi profesi kewartawanan.
Persoalan netralitas senantiasa mengepung, mengapung dan dalam konteks masa, peristiwa, dan zaman, tidak memungkinkan menciptakan rumusan secara tegas.
Namun peran pers, kata dia, selalu kembali pada UU No 40 1999 telah mengamanatkan sebuah sikap berpihak pada publik secara luas yaitu memberikan informasi, edukasi, hiburan, fungsi kontrol sosial.
Tapi secara prinsip, tandas Amir, fungsi media selalu beriktikad pada kebajikan, yang menyempurnakan fungsi pers sebagai pembela kebenaran. Maka, jika menemukan fakta yang akan terjadi adalah mengolah fakta sesuai kebajikan yang ingin disajikan dengan sikap integritas, sikap etika, dan menjauhkan diri dari ruang bias orientasi dalam bermedia.
Lalu bagaimana sikap wartawan dalam pusaran Pemilu? Menurut dia, wartawan harus menjawab dengan rahmatan lil alamin atau menjaga rahmat seluruh alam, kasih sayang bagi semesta alam.
''Kami akan mewujud sebagai entitas yang berpikir dalam kerangka kesemestaan, kemaslahatan untuk semua, bukan satu dua kelompok. Kami ajak wartawan untuk punya sikap negarawan, bukan jadi the king atau raja namun bersikap dalam kingdom atau kerajaan. Sikap kami tidak berpihak pada siapa pun, namun menjadi cahaya bagi publik,'' pungkasnya. *