Gubernur Ahmad Luthfi: Relokasi Banjarnegara Disiapkan, 400-an Pengungsi Ditangani

PANTURA NETWORK -- Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memastikan penanganan relokasi korban bencana di Cilacap maupun Banjarnegara berjalan terarah. Pemerintah daerah telah menyiapkan lokasi relokasi untuk hunian sementara, sebelum pembangunan hunian tetap dimatangkan.

“Banjarnegara disiapkan dua hektare untuk hunian sementara. Ini kita koordinasikan dengan bupatinya,” kata Luthfi usai Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana di Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Selasa, 18 November 2025.

Disebutkan, jumlah pengungsi yang akan direlokasi mencapai 424 jiwa. “Pengungsinya banyak, ada sekitar 420-an warga yang harus kita lakukan relokasi,” ujarnya.

Baca Juga: Ahmad Luthfi: Sembiz Bagus untuk Investasi, Daerah Lain Harus Meniru

Ahmad Luthfi menegaskan, relokasi harus dilakukan secepat mungkin agar warga tidak berlama-lama tinggal di tempat pengungsian. 

“Hunian sementara ini sesegera mungkin. Jangan sampai mereka berada di pengungsian terlalu lama. Hunian tetap akan kita pikirkan setelahnya,” kata Gubernur.

Selain Banjarnegara, relokasi juga disiapkan untuk wilayah Majenang, Cilacap. “Untuk Majenang kita siapkan relokasi, baik hunian sementara maupun hunian tetap. Fokus kita hunian sementara dulu,” jelasnya.

Baca Juga: Gubernur Ahmad Luthfi Perintahkan Bupati Walikota Wajib Petakan Daerah Rawan Bencana

Langkah relokasi ini, menurut Ahmad Luthfi, bagian dari penanganan pascabencana yang harus terencana dan cepat. Ia memastikan provinsi, kabupaten/kota, hingga BNPB bergerak bersama.

Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, yang turut hadir memberikan apresiasi kepada Gubernur Luthfi karena melakukan langkah pencegahan dan penanganan secara proaktif. Menurutnya, Jawa Tengah menunjukkan contoh baik dalam kesiapsiagaan.

“Kami memberikan apresiasi kepada Bapak Gubernur. Tidak bisa lagi kita menunggu kejadian bencana baru sibuk melakukan respons. Jateng sudah bergerak dari awal,” ujar Deputi BNPB.

Baca Juga: Kolaborasi Jateng–Undip Siapkan Anak Muda Jadi Penggerak Demokrasi Daerah

Ia menegaskan pentingnya peta risiko dimiliki setiap daerah sebagai standar wajib. “Setiap kabupaten/kota harus memiliki peta risiko dan meng-overlay-nya dengan prediksi BMKG. Dari situ akan kelihatan wilayah dengan ancaman curah hujan tinggi, banjir, maupun longsor,” jelasnya.

Raditya juga menyampaikan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sedang dan terus dijalankan untuk mengurangi potensi hujan ekstrem di wilayah rawan.

“OMC dilakukan untuk mengurangi potensi curah hujan tinggi terutama di wilayah kejadian agar proses evakuasi dan seterusnya bisa berjalan dengan baik. Ini diprioritaskan untuk wilayah dengan potensi hujan di atas 300 mm per hari,” katanya. (*)