Kurangnya Sosialisasi Picu Kebingungan, DPRD Jateng Minta Pemprov Perkuat Informasi SPMB

photo author
Marko Komar, Pantura Network
- Kamis, 19 Juni 2025 | 19:00 WIB
Wakil Ketua DPRD Jateng, Heri Pudyatmoko, belum lama ini (Istimewa for Pantura Network)
Wakil Ketua DPRD Jateng, Heri Pudyatmoko, belum lama ini (Istimewa for Pantura Network)

PANTURA NETWORK -- Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng), Heri Pudyatmoko, mengingatkan pentingnya peran komunikasi publik dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026. 

Ia meminta Pemprov Jateng, khususnya Dinas Pendidikan untuk memperkuat sosialisasi agar masyarakat memahami alur dan ketentuan yang berlaku.

"Setiap tahun selalu ada kebingungan, protes, bahkan miskomunikasi antara orang tua, siswa, dan sekolah. Ini terjadi bukan semata karena sistemnya bermasalah, tapi juga karena sosialisasi yang tidak maksimal,” ujar dia, Kamis (19/6/25).

Baca Juga: Anggota DPRD Kabupaten Demak Kresna Bayu Bersama Warga Bangun Gapura Desa Undaan Lor Secara Swadaya

Menurut Heri, regulasi teknis seperti kuota jalur afirmasi, prestasi, perpindahan orang tua, hingga alur pendaftaran daring sering berubah atau memiliki detail yang kurang dipahami publik. Akibatnya, muncul asumsi negatif hingga ketidakpercayaan terhadap proses seleksi.

"Informasi harus disampaikan dengan jelas, masif, dan dalam bahasa yang mudah dimengerti. Gunakan semua saluran komunikasi, media massa, media sosial, sekolah, RT/RW, bahkan tokoh masyarakat setempat,” tegas politisi Partai Gerindra itu.

Pamflet SPMB Jawa Tengah 2025
Pamflet SPMB Jawa Tengah 2025 (Istimewa for Pantura Network)

Ia juga menyoroti perlunya pusat informasi dan layanan bantuan teknis bagi orang tua yang mengalami kesulitan dalam proses pendaftaran daring, terutama di daerah-daerah yang belum melek digital.

Baca Juga: Cegah Kekerasan dan Perundungan, DPRD Jateng Dorong Kebijakan Pesantren Ramah Anak

“Jangan anggap semua orang tua familiar dengan sistem online. Harus ada pendampingan dan titik-titik layanan informasi yang aktif di setiap kecamatan, agar tidak ada yang merasa ditinggalkan,” katanya.

Heri menyatakan, DPRD Jateng akan mengawal jalannya proses SPMB, termasuk dengan meminta laporan berkala dari Dinas Pendidikan soal progres pelaksanaan dan respons publik terhadap kebijakan yang diterapkan.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Marko Komar

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X