Pemprov Jateng Terima Penghargaan Pembina HAM Terbaik

PANTURANETWORK.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerima penghargaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), sebagai provinsi terbaik dalam membina kabupaten/ kota peduli HAM.

Penghargaan diserahkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, kepada Penjabat (Pj) Gubernur Jateng, Nana Sudjana, pada Peringatan Hari HAM Sedunia ke -75, di Lapangan Banteng, Jakarta, Minggu (10/12/2023) malam.

Penghargaan tahun ini dinilai istimewa dibanding tahun sebelumnya. Sebab, Jateng menjadi provinsi penerima penghargaan dengan jumlah kabupaten/kota terbanyak berpredikat peduli HAM. Dari 35 kabupaten/ kota di Jateng, ada 34 kabupaten/ kota yang sudah memenuhi kepedulian terhadap HAM.

“Jawa Tengah mendapatkan penghargaan lima provinsi terbaik, ini terkait dengan pembinaan dan pengembangan P5 (penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan) HAM,” kata Nana, seusai menerima penghargaan.

Baca Juga: Tahanan Wanita Kabur dari Lapas IIA Tangerang Ditangkap di Lampung

Banyaknya kabupaten/ kota yang sudah berpredikat peduli HAM, menjadi salah satu indikator bagi Provinsi Jateng, dalam memperoleh penghargaan ini.

Selain itu, penilaian penghargaan tersebut juga dilihat berdasarkan pemenuhan aspek hak sipil, politik, serta ekonomi dan sosial budaya.

Dalam kesempatan tersebut, Nana mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Purworejo dan Kanwil Hukum dan HAM Jateng, yang juga menerima penghargaan.

Nana mengaku, akan terus berkomitmen meningkatkan prestasi yang sudah diraih, yaitu bekerja sama dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jateng.

“Ke depan, kita harapkan agar masyarakat, khususnya di Jateng dan umumnya di Indonesia, akan semakin memahami dan semakin melaksanakan HAM,” harapnya.

Baca Juga: Pengepul Togel di Jaktim Raup Omset Rp300 Ribu Sehari, Kini Sudah Diamankan Polisi

Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly mengatakan, kewajiban untuk melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM, merupakan tugas bagi setiap orang.

Berkaitan dengan mandat tersebut, sudah menjadi kewajiban pemerintah, dalam hal ini Kemenkumham, untuk hadir dan serius dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya di bidang hak asasi manusia.

“Oleh karena itu, berbagai upaya dan program yang telah dilaksanakan pemerintah salah satunya dengam mendorong Kabupaten/ Kota Peduli HAM,” terang Yasonna.***