Langkah tersebut, kata dia, sejalan dengan konsep collaborative government yang menjadi salah satu pendekatan pembangunan di Jawa Tengah.
“Menciptakan iklim investasi yang sehat dan kondusif memang menjadi tanggung jawab kita semua,” ujarnya.
Luthfi menegaskan Jawa Tengah tidak bisa hanya mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan APBD untuk membiayai pembangunan. Investasi menjadi salah satu sumber daya penting untuk menggerakkan perekonomian daerah.
“Dalam membangun wilayah, kita tidak bisa mengandalkan PAD dan APBD saja. Maka investasi menjadi salah satu sumber daya. Untuk itu kami terus tawarkan potensi investasi di Jawa Tengah kepada banyak calon investor,” katanya.
Masuknya investasi juga berjalan beriringan dengan sejumlah indikator ekonomi dan sosial yang positif.
Pada semester I-2026, ekonomi Jawa Tengah tumbuh 5,80 persen. Di sisi lain, persentase penduduk miskin per Maret 2026 turun menjadi 9,21 persen, dari sebelumnya 9,48 persen.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga turun. Pada Februari 2026, TPT Jawa Tengah tercatat 4,24 persen, menurun 0,09 poin dibandingkan Februari 2025 yang berada di angka 4,33 persen.
Data tersebut menunjukkan bahwa investasi tidak berhenti pada angka penanaman modal, tetapi mulai memberikan efek berantai terhadap perekonomian dan masyarakat.
Karena itu, Pemprov Jawa Tengah terus mendorong penguatan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, kepastian perizinan, keamanan wilayah, serta kolaborasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan Jawa Tengah tetap menjadi tujuan investasi yang kompetitif.
Dengan fondasi tersebut, predikat Jawa Tengah sebagai “primadona investasi” bukan sekadar klaim, melainkan tercermin dari derasnya investasi yang masuk dan semakin luasnya lapangan kerja yang tercipta bagi masyarakat.***
