Penguatan integritas tersebut menyasar delapan area prioritas, yakni perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik dan perizinan, pengawasan APIP, manajemen aparatur sipil negara, pengelolaan barang milik daerah, optimalisasi pajak dan retribusi daerah, serta penanganan konflik kepentingan, gratifikasi, dan pengaduan.
Pengawasan juga mencakup pengelolaan BUMD dan BLUD, hibah dan bantuan sosial, pokok-pokok pikiran DPRD, bantuan keuangan, proyek strategis daerah, dana desa, sumber daya alam, serta program prioritas nasional di daerah.
Pimpinan KPK, Johanis Tanak, menegaskan, integritas merupakan benteng pertama dalam mencegah penyimpangan dan korupsi. Integritas, menurut dia, tidak hanya terlihat dari tindakan, tetapi harus dimulai dari cara berpikir dan berbicara setiap penyelenggara negara.
“Kata kuncinya ada pada integritas. Apa yang ada dalam pikiran kita diharapkan merupakan pikiran yang baik, sesuai dengan ajaran agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Johanis.
Ia berharap seluruh anggaran yang dikelola pemerintah daerah, baik oleh eksekutif maupun legislatif, benar-benar diarahkan untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pesan tersebut menjadi penting karena pengelolaan APBD bersentuhan langsung dengan kebutuhan publik, mulai dari pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan dan pendidikan, hingga berbagai program sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Sementara itu, Kepala BPKP Setya Nugraha mendorong penguatan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Inspektorat harus mampu menjadi mata dan telinga kepala daerah sekaligus memberikan peringatan dini ketika terdapat potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program.
“APIP harus benar-benar mampu memberikan early warning dan mencegah korupsi,” katanya.
Ia menegaskan, pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada capaian skor, kelengkapan dokumen, jumlah rapat, maupun besarnya serapan anggaran.
Yang lebih penting, kata dia, adalah memastikan seluruh proses pemerintahan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dengan demikian, ukuran keberhasilan tata kelola pemerintahan bukan sekadar berapa banyak anggaran yang terserap, melainkan seberapa besar anggaran tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendorong kesejahteraan.
Komitmen penguatan integritas yang ditegaskan dalam rakor tersebut pun bermuara pada satu tujuan: memastikan uang rakyat dikelola secara bersih, transparan, dan bertanggung jawab sehingga manfaatnya benar-benar kembali kepada rakyat.***
