“Ini harus dikawal betul, dipastikan betul,” tegasnya.
Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani menyambut baik model pemberdayaan tersebut. Menurut dia, pengentasan kemiskinan tidak cukup dilakukan dengan bantuan, tetapi harus membangun kemampuan dan kemandirian masyarakat.
“Kita semua ingin pemuda tidak hanya menjadi penerima manfaat tetapi menjadi pelaku pembangunan yang memiliki keterampilan, pekerjaan atau usaha, penghasilan dan pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan keluarganya,” kata Astrid.
Ia berharap pilot project tersebut tidak berhenti pada peluncuran, tetapi menjadi awal pendampingan dan kerja bersama yang berkelanjutan sehingga dapat menjadi model yang dikembangkan di daerah lainnya.
Untuk mendukung proses tersebut, Pemprov Jateng menyiapkan beragam intervensi sesuai kebutuhan masyarakat di wilayah pilot project. Dukungan ekonomi antara lain diberikan melalui Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) Rp145 juta, bantuan modal KUBE Rp480 juta untuk 24 kelompok, serta UEP Rp240 juta. Bank Jateng juga memberikan dukungan KUBE sekaligus pelatihan dasar pemuda dengan nilai Rp600 juta.
Pemberdayaan pemuda diperkuat melalui pelatihan keterampilan dengan Mobile Training Unit (MTU) senilai Rp134,594 juta dan pelatihan Hetero Business Leap (HBL) Rp7,98 juta. Pemuda penerima manfaat juga mendapatkan Kartu Zilenial yang dapat digunakan untuk mengakses berbagai program pelatihan Pemprov Jateng.
Dukungan tidak hanya menyasar sektor ekonomi. Pemerintah juga memberikan jaminan sosial melalui Kartu Jateng Ngopeni senilai Rp105,6 juta, BLT DBHCHT Rp436,8 juta, serta bantuan pendidikan BSM jenjang SMA, SMK, dan SLB Rp73 juta.
Sementara untuk memperbaiki kondisi dasar keluarga penerima manfaat, disalurkan bantuan RTLH Rp260 juta, jamban Rp675,22 juta, dan instalasi sambungan listrik Rp49,5 juta. Ada pula bantuan benih ikan nila merah senilai Rp13,5 juta sebagai bagian dari pengembangan kegiatan ekonomi produktif masyarakat.***
