Inspektorat Jateng Harap dengan Tagline Baru Dapat Meminimalisir Korupsi

PANTURA NETWORK -- Inspektorat Provinsi Jawa Tengah resmi memperkenalkan tagline baru, yaitu "Inspektorat Mengawal, Kolaboratif & Berdampak", yang sejalan dengan semboyan "Ngopeni lan Nglakoni Jateng".

Tagline ini menekankan komitmen inspektorat dalam memberikan pendampingan dan menjalin kerjasama antarpemangku kepentingan demi kesejahteraan masyarakat.

Inspektur Provinsi Jawa Tengah, Dhoni Widianto, mengumumkan peluncuran tagline ini pada acara Sekolah Antikorupsi yang dihadiri oleh 7.810 kepala desa di GOR Jatidiri, dipimpin oleh Gubernur Jateng Ahmad Luthfi.

Baca Juga: Hari Buruh Internasional, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Temui Demonstran

Dhoni menegaskan bahwa inspektorat akan terus membuka akses informasi terkait pencegahan korupsi dan tata kelola keuangan pemerintah yang baik, mulai dari provinsi hingga desa.

Tagline baru ini mencakup tiga elemen kunci: mengawal, kolaboratif, dan berdampak. Dengan pendekatan "mengawal", inspektorat berfokus pada pendampingan dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah secara efektif dan efisien.

"Kolaboratif" menyoroti pentingnya kerjasama dengan berbagai pihak, seperti Kementerian, KPK, BPKP, Ombudsman, APH, pemerintah daerah lainnya, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat.

Baca Juga: Ribuan Buruh Jepara Meriahkan Hari Buruh di Lapangan Pantai Kartini

Sedangkan "berdampak" berarti setiap upaya pengawasan dan kolaborasi harus membawa hasil positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Dhoni berharap tagline ini menginspirasi inspektorat di tingkat kabupaten untuk menerapkan prinsip pengawasan dan pencegahan korupsi hingga pedesaan.

Ia menekankan pentingnya komunikasi aktif antara inspektorat dan kepala daerah, termasuk kepala desa, untuk memastikan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Baca Juga: Berkah Sekolah Anti Korupsi, Desa Rembul Dapat Bantuan Pengaspalan 200 Juta dari Gubernur Jateng

Peluncuran tagline ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah dan meminimalisir potensi korupsi, sejalan dengan upaya membangun pemerintahan yang bersih dan efektif di Jawa Tengah.

"Kepala desa diharapkan proaktif berkonsultasi dengan inspektorat bila ada keraguan terkait pengelolaan anggaran," tegasnya.