Anggaran Rp24,5 Miliar Dikucurkan, Wakil Ketua DPRD Jateng Dorong Akselerasi Perbaikan Sekolah

Semarang - Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko, mendukung langkah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mengalokasikan anggaran Rp24,5 miliar untuk memperbaiki sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan pada 2026. Menurutnya, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang layak merupakan investasi penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Heri menilai proses belajar mengajar akan berjalan lebih optimal apabila didukung fasilitas sekolah yang aman, nyaman, dan representatif. Karena itu, perbaikan sekolah rusak harus menjadi salah satu prioritas pembangunan di bidang pendidikan.

"Anak-anak berhak memperoleh lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Infrastruktur pendidikan yang baik akan mendukung proses pembelajaran sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan di Jawa Tengah," ujarnya.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengalokasikan anggaran sebesar Rp24,5 miliar untuk memperbaiki 21 sekolah jenjang menengah yang mengalami kerusakan. Program tersebut difokuskan pada sekolah-sekolah prioritas yang tersebar di enam kabupaten dan kota.

Sebanyak 21 sekolah yang akan diperbaiki terdiri atas 15 SMA, lima SMK, dan satu Sekolah Luar Biasa (SLB). Heri berharap pelaksanaan pembangunan dapat dilakukan tepat waktu sehingga manfaatnya segera dirasakan oleh peserta didik maupun tenaga pendidik.

AREA GEDUNG SEKOLAH SMPN 7 PURWOREJO (GOGGLE MAPS SMPN 7 PURWOREJO)

Menurutnya, pemerintah juga perlu memastikan proses perbaikan dilakukan dengan kualitas yang baik agar bangunan sekolah memiliki ketahanan yang lebih lama dan tidak memerlukan perbaikan berulang.

"Yang terpenting bukan hanya cepat selesai, tetapi juga kualitas pekerjaannya harus benar-benar diperhatikan sehingga bangunan sekolah dapat digunakan dalam jangka panjang," katanya.

Heri mengapresiasi upaya pemerintah untuk tidak hanya mengandalkan APBD dalam membiayai pembangunan sektor pendidikan. Menurutnya, pemanfaatan sumber pendanaan lain seperti program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan maupun dukungan dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) merupakan langkah positif untuk mempercepat penanganan sekolah yang membutuhkan perbaikan.

Ia menilai kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan berbagai lembaga akan memperluas jangkauan pembangunan sehingga semakin banyak sekolah yang dapat memperoleh fasilitas pendidikan yang layak.

"Pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Karena itu, sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat perlu terus diperkuat agar semakin banyak sekolah yang bisa diperbaiki dan kualitas layanan pendidikan terus meningkat," ujarnya.

Heri berharap upaya perbaikan sekolah terus dilakukan secara bertahap di seluruh wilayah Jawa Tengah, terutama bagi sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan berat. Menurutnya, pemerataan kualitas infrastruktur pendidikan menjadi salah satu kunci untuk menciptakan generasi yang unggul, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan masa depan.