DPRD Kabupaten Pati juga harus bertanggung jawab atas kebijakan - kebijakan tersebut.
Baca Juga: Industri Furniture dan Perkayuan Indonesia Harus Melek Teknologi untuk Berkembang
Keputusan - keputusan tersebut tidak mungkin bisa sepihak diputuskan pihak eksekutif saja, pasti melibatkan legislatif sebagai representasi rakyat Pati.
Baca Juga: Hidupkan Kembali Ekowisata Sekarlangit, Mahasiswa KKN Undip Tim 51 Gelar Program BERSINAR
DPRD Kabupaten Pati jangan seolah -olah cuci tangan dan sebagai pahlawan kesiangan dengan dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket pemakzulan Bupati Pati.
Baca Juga: Lyora : Ketika Rahim Menjadi Medan Juang dan Doa
"DPRD Kabupaten Pati juga terlibat dalam pengambilan keputusan." cetus Martinus Adi.
Artikel Terkait
Update Demo Pemakzulan Bupati Sudewo Pati : Massa Aksi Ricuh, Tidak Ada Korban Jiwa
Berdayakan UMKM di Kaliombo, KKN UNISNU Jepara Beri Pelatihan Digital Marketing
Bupati Jepara Witiarso Utomo Tetap Berlakukan 6 Hari Sekolah, Ini Pertimbangannya
Hoax : Kabar Meninggalnya 2 Polisi Pada Aksi Unjuk Rasa 13 Agustus 2025 Dibantah Polisi
Prabowo Sayangkan Demo Besar Tuntut Mundur Bupati Pati, Istana Tegaskan Kenaikan PBB Bukan karena Anggaran Pusat