Belasan desa menjadi sasaran utama, dan masyarakat protes keras karena pajak dianggap beban berat untuk masyarakat kecil.
Baca Juga: Berdayakan UMKM di Kaliombo, KKN UNISNU Jepara Beri Pelatihan Digital Marketing
DPRD Kabupaten Pati nyaris diam, padahal DPRD Kabupaten Pati juga terlibat aktif dalam pengambilan keputusan kenaikan PBB-P2 250 %.
Baca Juga: Update Demo Pemakzulan Bupati Sudewo Pati : Massa Aksi Ricuh, Tidak Ada Korban Jiwa
Pada gelombang unjuk rasa 13 Agustus 2025, meski kenaikan PBB‑P2 berhasil dibatalkan, badai tuntutan tak surut.
Baca Juga: Industri Mebel Jepara Didorong Manfaatkan Teknologi Modern untuk Perkuat Daya Saing Global
Massa tetap menuntut langkah lebih jauh, Bupati Sudewo diminta mundur, kebijakan lima hari sekolah ditolak, proyek renovasi Alun-alun senilai Rp2 miliar dibatalkan, rencana pembongkaran masjid bersejarah ditolak, dan proyek videotron anggaran Rp1,39 miliar dipertanyakan urgensinya.
Artikel Terkait
Update Demo Pemakzulan Bupati Sudewo Pati : Massa Aksi Ricuh, Tidak Ada Korban Jiwa
Berdayakan UMKM di Kaliombo, KKN UNISNU Jepara Beri Pelatihan Digital Marketing
Bupati Jepara Witiarso Utomo Tetap Berlakukan 6 Hari Sekolah, Ini Pertimbangannya
Hoax : Kabar Meninggalnya 2 Polisi Pada Aksi Unjuk Rasa 13 Agustus 2025 Dibantah Polisi
Prabowo Sayangkan Demo Besar Tuntut Mundur Bupati Pati, Istana Tegaskan Kenaikan PBB Bukan karena Anggaran Pusat