PANTURA NETWORK -- Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Sesmenko Infra) Ayodhia G. L. Kalake melaksanakan kunjungan kerja ke Kepulauan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Kamis (6/8/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk mengevaluasi konektivitas transportasi udara dan laut sekaligus membahas penguatan tata kelola serta kapasitas sumber daya manusia di wilayah Karimunjawa.
Kedatangan Ayodhia disambut Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara Ary Bachtiar yang mewakili Bupati Jepara H. Witiarso Utomo, Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Kelas III Dewadaru Karimunjawa Haribowo Lesmono.
Baca Juga: Jepara Mulus, Moment Bagus : Menyusuri Pesona Jepara dan Keindahan Pesisir
Kemudian, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jepara Deni Hendarko, serta perwakilan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Karimunjawa, ASDP, dan DAMRI. Pertemuan berlangsung di Bandara Dewadaru Karimunjawa.
Pada kesempatan tersebut, Sekda Ary Bachtiar menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas dukungan terhadap pembangunan infrastruktur di Karimunjawa. Salah satunya melalui bantuan Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) senilai Rp55 miliar yang telah mendukung peningkatan konektivitas jalan di wilayah kepulauan tersebut.
"Pemerintah Kabupaten Jepara menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pemerintah pusat atas dukungan pembangunan infrastruktur melalui IJD sebesar Rp55 miliar. Kami berharap program ini dapat dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya, karena masih terdapat sejumlah titik jalan di Karimunjawa yang membutuhkan penanganan," papar Ary.
Baca Juga: Menteri Maruarar Puji Lompatan Program Perumahan Jawa Tengah Tahun 2026
Selain infrastruktur jalan, Ary menyebut dukungan pemerintah pusat melalui penyediaan lima unit transportasi darat perintis yang dioperasikan PT DAMRI juga memberikan manfaat bagi mobilitas masyarakat dan wisatawan. Moda tersebut membantu menghubungkan Bandara Dewadaru dengan Pelabuhan Karimunjawa.
Menurutnya, penguatan konektivitas tidak hanya diperlukan di Pulau Karimunjawa, tetapi juga di sejumlah pulau berpenduduk seperti Parang, Nyamuk, dan Genting. Akses transportasi dan distribusi barang menuju pulau-pulau tersebut masih menghadapi tantangan, terutama saat memasuki musim angin barat maupun angin timur.
"Karimunjawa merupakan salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan kunjungan wisatawan. Karena itu, kami berharap dukungan terhadap infrastruktur transportasi laut juga dapat diperkuat, termasuk penanganan Pelabuhan Karimunjawa yang selama kurang lebih 10 tahun belum mendapatkan perawatan dan perbaikan secara optimal," jelasnya.
Baca Juga: Pemkab Jepara Bersama Baznas Salurkan Bantuan RTLH Rp 27 Juta untuk Warga Desa Ngeling
Ary menjelaskan, kondisi tersebut salah satunya berkaitan dengan aturan yang berada di kawasan Balai Taman Nasional Karimunjawa. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar kebutuhan pengembangan infrastruktur dapat berjalan beriringan dengan upaya menjaga kelestarian kawasan.
Pemkab Jepara juga mendorong agar Pelabuhan Legon Bajak dapat diaktivasi sebagai pelabuhan multipurpose. Dengan begitu, pelabuhan tersebut tidak hanya dapat melayani aktivitas penumpang, tetapi juga mendukung kegiatan bongkar muat barang. Terlebih, kondisi pelabuhan memungkinkan kapal dengan ukuran relatif besar untuk bersandar.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Sesmenko Infra Ayodhia G. L. Kalake menyampaikan akan melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Pihaknya juga akan mengecek aspek tata ruang di Karimunjawa agar pengembangan infrastruktur tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.