SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta Palang Merah Indonesia (PMI) memperkuat sistem respons cepat menghadapi berbagai potensi bencana. Jawa Tengah menjadi salah satu wilayah dengan potensi bencana paling beragam di Indonesia.
Gubernur Ahmad Luthfi meminta PMI harus menjadi garda terdepan dalam penanganan darurat yang mampu bergerak cepat mulai tahap prabencana hingga pemulihan pascabencana.
Pernyataan itu disampaikan Ahmad Luthfi usai pelantikan Pengurus PMI Provinsi Jawa Tengah masa bakti 2026–2031, Jumat (31/7/2026). Ketua Umum PMI Jusuf Kalla melantik Ahmad Luthfi sebagai Pelindung PMI Jawa Tengah, Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen sebagai Ketua Dewan Kehormatan, dan Haryanto sebagai Ketua PMI Jawa Tengah.
“Jawa Tengah merupakan ‘minimarket’ bencana, mulai dari banjir, rob, tanah longsor, gunung meletus, dan lain sebagainya. Karena itu, PMI harus menjadi backbone kegiatan kemanusiaan dan penanganan bencana di wilayah kita,” kata Luthfi, yang menggawangi Jawa Tengah dengan Wagub Taj Yasin ini.
Menurutnya, peran PMI tidak boleh hanya identik dengan pelayanan donor darah. Organisasi kemanusiaan tersebut harus mampu hadir paling awal saat bencana terjadi.
Mulai dari membuka dapur umum, memberikan pertolongan pertama, hingga memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak.
Luthfi menargetkan kepengurusan baru mampu membangun sistem quick response yang lebih efektif, agar penanganan darurat dapat dilakukan dalam waktu sesingkat mungkin.
“Dengan pengurus baru ini, kita berharap memiliki quick response. Dalam penanganan awal setiap bencana, PMI harus hadir,” ujarnya.
Ia juga mendorong lahirnya berbagai inovasi dalam manajemen kebencanaan, mulai dari mitigasi sebelum bencana, penanganan saat bencana, hingga pemulihan pascabencana.
Menurutnya, PMI selama ini telah membuktikan diri sebagai mitra strategis pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan kemanusiaan.
“Di lapangan saya melihat PMI Jawa Tengah telah memaknai dirinya sebagai institusi utama, tulang punggung yang bersama pemerintah menjadi problem solving terhadap persoalan di wilayah kita,” katanya.
Sementara itu, Ketua Umum PMI, Jusuf Kalla, menegaskan, seluruh jajaran PMI harus selalu berada dalam kondisi siaga karena Indonesia merupakan negara dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi.
“PMI tidak mempunyai kantor, tetapi mempunyai markas. Markas itu seperti markas polisi, siap 24 jam. Prinsip kita, maksimal enam jam setelah kejadian, PMI sudah bergerak membantu masyarakat,” ujar Jusuf Kalla.
Menurutnya, kecepatan respons harus ditopang oleh relawan yang terlatih, logistik yang memadai, serta peralatan yang siap digunakan setiap saat. Ia juga mengingatkan bahwa kekuatan PMI bergantung pada kepercayaan masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha.
