Langkah Nyata Reformasi Birokrasi, Pemprov Jateng Tambah Pejabat Fungsional

SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali memperkuat mesin birokrasi melalui pelantikan lima pejabat fungsional baru di lingkungan Pemprov Jateng.

Lebih dari sekadar pengisian jabatan, pelantikan ini menjadi penegasan arah reformasi birokrasi yang tengah didorong Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wakilnya Taj Yasin, dengan menghadirkan aparatur yang profesional, kompeten, dan berintegritas dalam melayani masyarakat.

Mewakili Gubernur Ahmad Luthfi, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, melantik lima pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah pada Rabu, 6 Mei 2026.

Dalam arahannya, Sekda menegaskan pengangkatan pejabat fungsional bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bagian dari penguatan kapasitas organisasi pemerintahan berbasis kompetensi.

Menurutnya, para pejabat yang baru dilantik berasal dari latar belakang organisasi perangkat daerah (OPD) yang berbeda, sehingga diharapkan mampu memberi kontribusi nyata sesuai bidang keahlian masing-masing.

“Kami mengucapkan selamat kepada teman-teman semua yang hari ini dilantik menjadi pejabat fungsional di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dengan jabatan ini tentu ada komitmen yang harus diperkuat, yakni meningkatkan kinerja dan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan,” ujarnya.

Sumarno menekankan, setiap ASN memiliki tanggung jawab untuk memastikan pelayanan publik berjalan optimal. Karena itu, profesionalisme harus menjadi standar utama dalam menjalankan tugas.

“Teman-teman harus bisa berkontribusi sesuai kompetensi dan jabatan masing-masing di OPD tempat bertugas. Tugas kita sebagai ASN adalah melayani masyarakat sebaik-baiknya,” katanya.

Selain profesionalisme, Sekda secara khusus menyoroti pentingnya integritas sebagai pondasi utama birokrasi yang sehat. Menurut dia, kemajuan daerah maupun bangsa sangat bergantung pada kualitas integritas aparatur negara.

Ia mengingatkan bahwa ASN telah memperoleh gaji dan tunjangan dari negara, sehingga hal tersebut harus dijawab dengan tanggung jawab moral untuk bekerja secara jujur dan penuh dedikasi.

“Negara ini akan maju jika dibangun di atas integritas. Dan integritas itu dimulai dari kejujuran terhadap diri sendiri,” tegasnya.

Sumarno menyebut, integritas bukan hanya nilai yang berlaku di lingkungan pemerintahan, melainkan prinsip universal yang harus hidup di semua sektor kehidupan.

Lebih lanjut, ia mengajak seluruh pejabat yang dilantik menjadikan kejujuran sebagai karakter dasar dalam bekerja, sehingga kepercayaan publik terhadap birokrasi terus meningkat.

“Kalau kita bisa jujur pada diri sendiri, maka kita akan bekerja dengan penuh tanggung jawab. Dari situlah integritas dibangun,” imbuhnya.