Terkait pengawasan, Pemprov Jateng akan mengukur efektivitas WFH dari dua aspek, yakni hasil kerja dan kedisiplinan. Hasil kerja akan dilihat dari produk atau keluaran pekerjaan, sedangkan pengawasan dilakukan melalui absensi dan instrumen kontrol lainnya.
Sementara itu, anggota Komisi II DPR RI Aria Bima, yang juga Ketua Tim Kunker Spesifik Komisi II DPR RI, menambahkan, pelaksanaan WFH harus tetap mengutamakan pelayanan publik. Menurut dia, sistem pengawasan atas WFH pada dasarnya sudah tersedia dan kebijakan tersebut bukan hal baru karena sebelumnya juga telah dibahas Komisi II DPR RI bersama Menteri PANRB. Ia juga menilai skema WFH satu hari per pekan dapat menjadi bagian dari upaya penghematan energi, tetapi harus diterapkan secara selektif.
“Sistemnya kan sudah ada, harus dari home, tidak bisa dari tempat lain atau pindah tempat. Basisnya ada dua, kinerja dan laporan. Efektivitasnya itu produk, kinerjanya absensi atau pengawasannya. Dua-duanya perlu diawasi,” ujar dia.
Ia menegaskan, sektor-sektor pelayanan yang tidak dapat digantikan melalui digitalisasi maupun komputerisasi harus tetap berjalan normal agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
“Yang tidak bisa tergantikan pelayanan itu lewat digitalisasi atau lewat komputerisasi, ya harus selektif. Jangan sampai rakyat ditinggalkan atau masyarakat ditinggalkan gara-gara WFH,” tegasnya.
Pemprov Jateng menargetkan surat edaran terkait WFH tersebut dapat segera diterbitkan. Jika proses penyusunan berjalan lancar, kebijakan itu diharapkan mulai berlaku dalam waktu dekat.*
