Di mata perusahaan logistik, kurir adalah ujung tombak layanan. Namun di lapangan, mereka sering berada di posisi paling rapuh. Kurir tak menentukan harga barang. Tak mengatur skema pembayaran. Tak memegang kebijakan platform. Tetapi saat terjadi masalah, mereka yang paling dulu berhadapan dengan amarah konsumen.
Kasus Kudus memperlihatkan realitas itu secara telanjang.
Kepolisian setempat bergerak setelah laporan masuk. Dua orang terduga pelaku diamankan, sementara satu lainnya masih diburu. Polisi memeriksa saksi, mengumpulkan barang bukti, dan menunggu laporan resmi korban untuk proses hukum lanjutan.
Baca Juga: Sumarno Wanti-wanti Sekda se-Jateng, KDKMP Jangan Sampai Gagal Kelola
Langkah cepat ini diapresiasi. Namun bagi banyak pihak, penegakan hukum saja tak cukup. Pertanyaan yang mengemuka lebih besar, "mengapa kurir bisa sedemikian mudah menjadi korban kekerasan?"
Dilema Transaksi COD
Transaksi COD selama ini dipromosikan sebagai solusi inklusif-memudahkan masyarakat berbelanja tanpa akses perbankan. Namun di lapangan, sistem ini menyimpan potensi konflik laten.
Ketika rumah kosong, uang tak tersedia, barang tak sesuai ekspektasi,
Baca Juga: Indonesia–Australia Perkuat Kerja Sama Keamanan Maritim hingga Siber Strategis
kurir kerap menjadi sasaran frustrasi. Edukasi tentang COD masih timpang. Banyak konsumen mengira kurir adalah perwakilan penuh penjual atau platform, padahal peran mereka terbatas pada pengantaran.
Dalam kasus Kudus, kesalahpahaman kecil berkembang menjadi kekerasan besar. Tidak ada mekanisme perlindungan langsung di lapangan. Tidak ada mediator. Tidak ada tombol darurat.
Kisah Kudus menyebar cepat di media sosial. Foto-foto luka, cerita rekan kurir, dan kronologi singkat memicu gelombang empati. Warganet menyuarakan solidaritas, sebagian lain mengecam budaya kekerasan terhadap pekerja layanan.