Semarang - Memasuki musim penghujan, ancaman bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang menjadi perhatian serius di Jawa Tengah. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko, menegaskan pentingnya kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi potensi bencana, terutama di wilayah rawan.
“Musim penghujan adalah siklus tahunan yang tidak bisa kita hindari, tetapi dampaknya bisa kita minimalkan dengan kesiapan dan mitigasi yang matang,” kata Heri.
Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi dengan risiko bencana tinggi selama musim penghujan. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah mencatat bahwa tahun lalu, lebih dari 200 kejadian banjir dan tanah longsor terjadi di provinsi ini. Terutama di wilayah Pantura seperti Semarang, Pekalongan, dan Demak, serta daerah pegunungan seperti Banjarnegara dan Wonosobo.
“Kondisi geografis Jawa Tengah yang bervariasi membuat kita harus memiliki pendekatan mitigasi yang berbeda untuk setiap daerah. Tidak bisa disamaratakan,” tegas Heri.
Heri menekankan bahwa peran masyarakat sangat vital dalam meminimalkan risiko bencana. Ia mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar, seperti memastikan saluran air tidak tersumbat dan tidak membuang sampah sembarangan.
“Banjir seringkali bukan hanya karena curah hujan tinggi, tetapi juga akibat ulah manusia yang tidak peduli terhadap lingkungan. Masyarakat harus menjadi garda terdepan dalam menjaga kebersihan lingkungan,” katanya.
Heri mengusulkan, diadakannya optimalisasi sistem peringatan dini (early warning system) di daerah rawan bencana. Dimana Informasi cuaca dari BMKG harus disampaikan secara cepat dan jelas kepada masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi.
“Kita harus memastikan masyarakat mendapat informasi yang akurat dan tepat waktu agar mereka bisa mengambil langkah antisipasi lebih awal,” ujarnya.
Selain itu, Heri juga menyoroti pentingnya perbaikan dan pembersihan saluran drainase di kota-kota besar seperti Semarang dan Pekalongan. Ia meminta pemerintah daerah untuk segera melakukan langkah darurat guna memastikan saluran air berfungsi optimal.
“Drainase yang tersumbat adalah salah satu penyebab utama banjir di perkotaan. Ini harus menjadi prioritas,” tegasnya.
Heri menegaskan bahwa mitigasi bencana tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja. Kolaborasi dengan masyarakat, komunitas lokal, dan dunia usaha diperlukan untuk menciptakan sistem tanggap bencana yang efektif.
“Misalnya, perusahaan di daerah rawan banjir bisa ikut berkontribusi dengan menyediakan alat berat atau logistik untuk penanganan darurat,” ujarnya.
Heri juga mengingatkan bahwa mitigasi jangka pendek harus diikuti dengan langkah jangka panjang, seperti reboisasi di daerah aliran sungai, pembangunan waduk untuk menahan air hujan, dan penguatan infrastruktur tahan bencana.
“Musim penghujan adalah pengingat bahwa kita perlu menyiapkan diri lebih baik untuk masa depan. Langkah jangka panjang harus dimulai dari sekarang,” katanya.
