GJL Dukung Pengesahan RUU Perampasan Aset, Riyanta Sampaikan Sejumlah Catatan

Ia mengajak seluruh pihak tidak berhenti pada saling menyalahkan, tetapi bersama-sama mencari solusi atas persoalan tersebut.

"Jangan saling menyalahkan, tetapi mari kita sepakat mencari solusi terbaik," katanya.

Riyanta berharap DPR, DPRD, dan MPR dapat menjalankan fungsi perwakilan secara optimal. Menurutnya, penguatan lembaga perwakilan menjadi bagian penting dalam membangun sistem pengawasan dan demokrasi yang sehat.

Di sisi lain, GJL mendorong reformasi hukum melalui sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan. Evaluasi terhadap sistem perpajakan juga dinilai perlu dilakukan agar kebijakan negara tidak membuat masyarakat maupun dunia usaha merasa tertekan.

"Jangan rakyat merasa diperas, dan negara jangan selalu mengedepankan tindakan represif kepada dunia usaha, kecuali yang nakal," ujarnya.

Riyanta turut menyoroti persoalan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta oligarki yang menurutnya tidak dapat dilepaskan dari pembenahan tata kelola negara. Ia mengingatkan agar proses pembentukan peraturan perundang-undangan tidak ditunggangi kepentingan kelompok bermodal besar.

"Jangan sampai oligarki main. Jangan sampai oligarki yang punya duit nanti mengadu domba antara aktivis dengan aparat," kata Riyanta.

Menurut dia, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan memperkuat sanksi. Pembenahan sistem politik, hukum, perpajakan, pengawasan publik, dan tata kelola pemerintahan harus dilakukan secara bersamaan.

"Revolusi hukum serta sinkronisasi dan harmonisasi sistem hukum kita mutlak," tegasnya.***