“Kita tidak bisa hanya bertumpu pada pajak. Optimalisasi aset daerah dan BUMD harus dimaksimalkan agar memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah,” tegasnya.
Di sisi lain, Saleh turut menekankan pentingnya kualitas investasi. Dengan realisasi investasi yang mencapai Rp 88 triliun, ia berharap dampaknya tidak semata terlihat pada angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat lokal.
Menurutnya, investasi yang inklusif akan memberikan efek ganda. Yakni memperkuat aktivitas ekonomi sekaligus berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan.
“Investasi harus berdampak langsung pada masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, pengamat politik FISIP Universitas Diponegoro (Undip), Nur Hidayat Sardini, yang hadir menyebut, filosofi Jawa "rame ing gawe, sepi ing pamrih" tercermin dalam gaya kepemimpinan Luthfi–Yasin pada tahun pertama pemerintahan.
“Filosofi itu menggambarkan bahwa pemimpin sebaiknya banyak bekerja, ramai dalam pengabdian, tetapi minimal dalam pamrih dan pencitraan. Ini penting agar seorang pemimpin tetap empan papan dan memberi teladan,” ujar Nur Hidayat.
Menurut NHS, panggilan bekenya, filosofi tersebut bersifat adiluhung dan relevan dengan konteks kepemimpinan saat ini. Namun demikian, ia menegaskan bahwa sepi ing pamrih bukan berarti meniadakan publikasi kinerja sama sekali. Publikasi tetap diperlukan dalam kerangka kepentingan deliberatif dan akuntabilitas demokrasi.
“Pejabat publik adalah pemilik otoritas yang bersumber dari kedaulatan rakyat. Karena itu, publik berhak mengetahui apa yang dikerjakan pemimpinnya. Ini penting agar pembayar pajak tahu bahwa mandat yang mereka berikan digunakan dengan sebaik-baiknya,” jelasnya.
Ia menilai capaian kinerja Pemprov Jawa Tengah selama satu tahun terakhir yang disampaikan melalui data dan angka masih berada pada batas kuantitatif. Menurutnya, capaian tersebut perlu dilengkapi dengan pendekatan kualitatif agar sejalan dengan persepsi publik.
“Prestasi tidak cukup hanya kuantitatif. Harus ada proses kualifikasi melalui persepsi publik. Di sinilah pentingnya amplifikasi kinerja agar masyarakat tahu, menilai, lalu berpartisipasi,” pungkasnya.*
