Hariyadi berharap pemerintah daerah dapat turut mengawal dinamika regulasi, seperti perubahan Klasifikasi Baku Lapangan Kerja Indonesia (KBLI) agar lebih tersosialisasi dengan baik.
Selain itu, ia memberikan masukan mengenai pentingnya standarisasi akomodasi, seperti homestay, agar selaras dengan fungsi aslinya dan tidak menimbulkan tumpang tindih dengan industri perhotelan.
"Problem ini memang urusan pemerintah pusat, tapi mungkin sebagai Pemprov perlu tahu juga," pungkasnya.***
